Mahfud sebut birokrasi korup dapat menghambat pelayanan publik

Elshinta
Sabtu, 20 Agustus 2022 - 10:01 WIB |
Mahfud sebut birokrasi korup dapat menghambat pelayanan publik
Plt. Menpan RB Mahfud MD saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Elshinta.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD menyebutkan birokrasi yang korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.

"Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai. Itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani," papar Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, Mahfud saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8), menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.

Di dalam MPP, lanjut Mahfud, pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara,  pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah berkonsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.

"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," tegas Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Wali Kota Pare-Pare, dan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.

Mahfud berharap seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.

"Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja 'collaborative governance' sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat," jelas Mahfud yang juga menjabat Menkopolhukam ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Menlu RI: MK berperan pastikan negara patuh hukum internasional
Rabu, 05 Oktober 2022 - 23:55 WIB

Menlu RI: MK berperan pastikan negara patuh hukum internasional

Elshinta.com, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat memberi sambutan kehormatan (honorar...
Kuasa hukum: Ferdy Sambo pasrahkan nasib pada majelis hakim
Rabu, 05 Oktober 2022 - 23:11 WIB

Kuasa hukum: Ferdy Sambo pasrahkan nasib pada majelis hakim

Elshinta.com, Kuasa hukum tersangka Ferdy Sambo yakni Febri Diansyah mengatakan kliennya memasrahkan...
Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel
Rabu, 05 Oktober 2022 - 22:11 WIB

Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel

Elshinta.com, Puluhan perempuan nelayan asal Pulau Kodingareng Makassar didampingi aktivis lembaga W...
Soal Formula E, ini pandangan dan saran Prof Romli Atmasasmita
Rabu, 05 Oktober 2022 - 20:06 WIB

Soal Formula E, ini pandangan dan saran Prof Romli Atmasasmita

Elshinta.com, Pakar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Romli Atmasasmita, meminta KPK ti...
Kejari OKU proses berkas kasus dugaan korupsi Program Serasi
Rabu, 05 Oktober 2022 - 19:23 WIB

Kejari OKU proses berkas kasus dugaan korupsi Program Serasi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memprose...
Kejari Garut periksa mantan anggota DPRD terkait kasus korupsi BOP
Rabu, 05 Oktober 2022 - 19:11 WIB

Kejari Garut periksa mantan anggota DPRD terkait kasus korupsi BOP

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut terus melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah ma...
Menuntaskan persoalan yang masih tersisa di Poso
Rabu, 05 Oktober 2022 - 18:35 WIB

Menuntaskan persoalan yang masih tersisa di Poso

Elshinta.com, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memastikan operasi yang melibatkan Satuan Tugas Mad...
Kemenkumham Sumsel bebaskan ribuan napi lewat integrasi dan asimilasi
Rabu, 05 Oktober 2022 - 18:11 WIB

Kemenkumham Sumsel bebaskan ribuan napi lewat integrasi dan asimilasi

Elshinta.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan ...
Polda Sulteng proses dugaan personel tembak demonstran
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:35 WIB

Polda Sulteng proses dugaan personel tembak demonstran

Elshinta.com, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) telah memproses Bripka H atas perkar...
KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:11 WIB

KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan memeriksa dan mengevaluasi 208 izin usaha ...

InfodariAnda (IdA)