Ratusan sopir angkot se-Purwakarta mogok operasi tuntut penyesuaian tarif

Elshinta.com - Ratusan sopir angkutan Kota dan angkutan umum lainya se Purwakarta, Jawa Barat melakukan mogok operasi di depan Kantor Pemkab Purwakarta, Senin (5/9). Aksi dilakukan menyusul kenaikan harga BBM oleh pemerintah, yang hingga saat ini belum ada kejelasan kenaikan tarif angkutan umum di Purwakarta oleh pemerintah setempat.

Ratusan sopir itu dalam aksinya tidak berorasi tapi hanya duduk-duduk saja di kawasan Pemkab Purwakarta, serta memarkirkan angkutan yang diawakinya di tempat mereka mogok.

Ketua Organda Purwakarta, Asep menyebutkan, seluruh sopir di Purwakarta yang mencapai lebih dari seribu, hari ini mogok operasi.

Menurut Asep, Pemkab Purwakarta belum ada kejelasan akan kenaikan tarif angkutan, baik angkutan kota maupun angkutan desa dan angkutan umum lainnya. Padahal kenaikan BBM oleh pemerintah sudah diberlakukan tiga hari lalu.

"Ini sangat berdampak terhadap sopir dan pemilik angkutan, karena biaya operasional telah membengkak. Sangat merugikan, sehingga mogok operasi harus dilakukan," tegas Asep.

Para sopir, belum ada tanggapan dari pihak Pemkab Purwakarta dengan alasan diharuskan untuk menunggu keputusan.

"Kita semua akan bertahan dan mogok operasi, di depan Pemkab Purwakarta hingga ada kejelasan akan tuntutan yang disampaikan," ujarnya.

Sementara menurut salah satu sopir angkutan pedesaan yaitu Andri, sopir Angdes ini sangat dirugikan karena ada selebaran yang menaikan tarif untuk penumpang umum sebesar Rp2000 sementara untuk pelajar dinaikan Rp1000.

"Ini tidak adil sebab untuk angkutan desa yang jarak tempuh dari Purwakarta hingga Wanayasa dengan jarak tempuh 24 Km dinaikan sebesar itu," ujar Andri seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Selasa (6/9).

Sementara BBM yang sebelumnya pulang pergi dengan jarak itu menghabiskan sekitar Rp40 ribu. "Tapi dengan kenaikan ini pengeluaran untuk BBM membengkak hampir mencapai Rp60 ribu," ujarnya.

Saat ini penumpang sepi, bahkan dengan kenaikan tarif dampak dari kenaikan BBM lebih dikhawatirkan lagi para penumpang akan beralih dengan menggunakan sepeda motor.

Selain itu, kata Andri, pembelian BBM subsidi di setiap SPBU diharus menggunakan Barcode, padahal fungsi barcode ini tidak menguntungkan untuk sopir.

Sebab kendaraan plat merah, plat kuning dan plat hitam dengan menggunakan BBM subsidi harganya sama yaitu untuk BBM Pertalite Rp 10.000/liter.

"Jadi buat apa menggunakan barcode, tidak semua sopir memiliki Hp Android," tegas Andri.

Para sopir angkutan desa akan tetap mogok operasi hingga dikeluarkannya tarif baru untuk trayek angkutan desa oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purwakarta.