Amnesty International: Pembunuhan Munir pelanggaran HAM berat

Elshinta
Kamis, 08 September 2022 - 15:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan | Sumber : Elshinta.Com
Amnesty International: Pembunuhan Munir pelanggaran HAM berat
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Kasus pembunuhan pembela hak asasi manusia (HAM) Munir merupakan pelanggaran HAM berat, kata Amnesty International Indonesia saat memperingati 18 tahun kematian Munir dan menanggapi pembentukan tim ad hoc penyelidikan HAM berat oleh Komnas HAM.

“Semua bukti jelas menunjukkan kasus ini merupakan serangan yang ditujukan kepada warga sipil yang bekerja sebagai pembela HAM saat itu khususnya Munir. Serangan itu sistematik karena ada unsur kebijakan pemufakatan jahat dari pihak tertentu di dalam negara, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) dan maskapai penerbangan negara. Serangan itu menghilangkan nyawa Munir dan telah mengancam keselamatan pembela HAM lainnya,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (8/9). 

“Komnas HAM memang harus segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dalam kategori kejahatan kemanusiaan, tanpa lagi-lagi menunda,” tambah Usman.

Laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Munir di tahun 2005 menunjukkan kematian Munir diduga berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela HAM, termasuk kritiknya kepada badan negara seperti BIN. Dalam rekomendasinya, TPF mendesak Presiden untuk membentuk Tim Investigasi Independen serta memerintahkan Kapolri melakukan penyelidikan mendalam terhadap lima orang, termasuk di antaranya Kepala BIN, terkait kemungkinan peran mereka dalam pemufakatan jahat terhadap Munir.

Nyatanya, hanya tiga orang yang telah diadili terkait kasus Munir, semuanya pegawai maskapai Garuda Indonesia. Sementara, orang-orang yang diduga kuat menjadi pelaku utama yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum.

Mantan agen Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono memang pernah diadili pada 2008, tetapi ia dinyatakan tidak bersalah. Lalu pada September 2016, Presiden Joko Widodo berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus Munir.

Hingga kini, pemerintah Indonesia tidak pernah mempublikasikan Laporan TPF tersebut. Hal itu justru melanggar Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengumumkan Laporan TPF kepada masyarakat.

“Ada masalah serius di dalam negara ini terutama soal penuntasan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu. Korban dan keluarganya seringkali tidak didengar, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan?” sebut Usman.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
KPK koordinasi dengan Panglima soal pemanggilan eks Kasau di sidang
Selasa, 29 November 2022 - 07:31 WIB

KPK koordinasi dengan Panglima soal pemanggilan eks Kasau di sidang

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TN...
FKPT Jatim paparkan pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme
Senin, 28 November 2022 - 22:11 WIB

FKPT Jatim paparkan pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme

Elshinta.com, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur memaparkan pola penyebaran pah...
Komnas Perempuan dorong Polri pilah kasus pembunuhan berdasar gender
Senin, 28 November 2022 - 21:59 WIB

Komnas Perempuan dorong Polri pilah kasus pembunuhan berdasar gender

Elshinta.com, Komnas Perempuan mendorong Polri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemil...
Lukas Enembe minta izin berobat ke Singapura
Senin, 28 November 2022 - 20:35 WIB

Lukas Enembe minta izin berobat ke Singapura

Elshinta.com, Tim kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengirimkan surat kepada Komisi Pember...
Wamenkumham: RKUHP jelaskan seketat mungkin beda penghinaan dan kritik
Senin, 28 November 2022 - 20:01 WIB

Wamenkumham: RKUHP jelaskan seketat mungkin beda penghinaan dan kritik

Elshinta.com, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-unda...
Polisi Pekanbaru sita uang Rp3,2 miliar dari seorang bandar narkoba
Senin, 28 November 2022 - 19:37 WIB

Polisi Pekanbaru sita uang Rp3,2 miliar dari seorang bandar narkoba

Elshinta.com, Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Riau membongkar sindikat internasional ...
Imigrasi tahan seorang WNA pengguna paspor palsu
Senin, 28 November 2022 - 19:02 WIB

Imigrasi tahan seorang WNA pengguna paspor palsu

Elshinta.com, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soeka...
Tim SAR Babel evakuasi 17 serpihan helikopter milik Polri
Senin, 28 November 2022 - 16:03 WIB

Tim SAR Babel evakuasi 17 serpihan helikopter milik Polri

Elshinta.com, Tim SAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengevakuasi 17 serpihan kecelakaa...
Kasus perundungan siswi SD di Ternate berakhir damai
Senin, 28 November 2022 - 14:41 WIB

Kasus perundungan siswi SD di Ternate berakhir damai

Elshinta.com, Kasus seorang siswi SD di Ternate, Maluku Utara (Malut), dengan video terkait perundun...
Basarnas pindahkan posko pencarian helikopter Polri di Belitung Timur
Senin, 28 November 2022 - 14:19 WIB

Basarnas pindahkan posko pencarian helikopter Polri di Belitung Timur

Elshinta.com, Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) memindahkan posko pencarian Helikopter NBO-105 Polri...

InfodariAnda (IdA)