Usai sidang di PTUN Medan, kuasa hukum Bupati Palas non aktif sujud syukur

Elshinta
Jumat, 23 September 2022 - 14:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Usai sidang di PTUN Medan, kuasa hukum Bupati Palas non aktif sujud syukur
Sumber foto: Amsal/elshinta.com

Elshinta.com - Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif, Ali Sutan Harahap, biasa dipanggil Tengku Sutan Oloan (TSO), bisa langsung beraktifitas dan mengemban tanggung jawabnya sebagai Bupati Palas. Hal itu disampaikan pakar Hukum Tata Negara, Dr Margarito Kamis SH MHum, saat menjadi saksi ahli dalam Sidang Gugatan TSO atas terbitnya Surat Penunjukan drg Zarnawi Pasaribu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Palas, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Jl Bunga Raya No 18, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Kamis (22/9), sebagaimana yang dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menjadi Tergugat dan Plt Bupati Palas drg Zarnawi Pasaribu sebagai Tergugat Intervensi dalam gugatan tersebut.

"Secara hukum tata negara dan undang-undang kepemerintahan, posisi kepala daerah Gubernur dan Bupati bukan sebagai atasan bawahan. Tapi hubungannya dalam bentuk jenis kerjasama. Gubernur bukanlah atasan bupati. Begitu sebaliknya, bupati bukan anak buah gubernur. Hubungan keduanya diatur dalam undang-undang, tergantung jenis hubungannya," terang Margarito dalam kesaksiannya. 

Ia menambahkan gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat terkait posisi jabatan bupati.

"Sesuai asas contrarius actus, yang berhak membatalkan surat adalah yang menerbitkannya. Karena yang menerbitkan SK Bupati adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka yang berhak membatalkannya juga Mendagri," lanjutnya.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum TSO, Razman Arif Nasution, yang menanyakan soal selembar surat diagnosa sakit terhadap TSO yang menjadi salah satu dasar terbitnya Surat Plt oleh Gubsu, Margarito berpendapat bahwa surat tersebut tidak valid karena tidak spesifik.

"Surat laporan pemeriksaan kesehatan itu harus spesifik, lebih detil. Tidak multi tafsir. Kalau misalnya disebut stroke, harus digambarkan bagaimana strokenya dan apa akibatnya. Harus jelas sebab akibatnya. Dan dalam hukum, esensinya adalah harus diterangkan secara spesifik. Dan menurut saya itu tidak valid," jawabnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, surat keterangan pemeriksaan kesehatan TSO terlalu umum.

"Mestinya dijelaskan lebih detil dan apa konsekuensi dari itu. Apa pengaruh sakitnya terhadap kemampuan berpikir, itu harus dijelaskan. Karena dalam hukum seseorang diberi kewajiban hukum bila mampu menggunakan pikiran dan akalnya," jabarnya.

Razman kemudian kembali menanyakan terkait surat pendelegasian tugas bupati ke wakil bupati yang pernah diterbitkan Gubsu serta surat Plt Bupati Palas, yang kembali dijawab Margarito bahwa itu bukan kewenangan Gubernur.

"Ini sebenarnya persoalan sederhana. Bupati Palas bisa saja menolak surat gubernur tadi, karena itu bukan kewenangannya. Bahkan saat ini, TSO bisa saja langsung datang ke kantornya dan beraktifitas sebagai bupati. Tapi lebih elok lagi, surati dulu dengan surat keterangan kesehatan. Tapi, diterima atau tidaknya surat itu, tidak ada masalah dan tidak menghalangi TSO untuk menjalani tugasnya sebagai bupati. Karena memang surat itu Plt itu dari awal tidaklah sah," jelas Margarito.

Usai mendengarkan kesaksian Margarito, Majelis Hakim yang diketuai Christian Edni Purba itu pun memutuskan melanjutkan sidang pada Kamis (29/9/2022) mendatang.

Razman Arif Nasution, selaku kuasa hukum TSO, tidak menutupi kegembiraannya usai sidang yang mendengarkan kesaksian pakar Hukum Tata Negara, Dr Margarito Kamis SH MHum. Ia pun langsung sujud syukur di depan gedung PTUN, sebagai ucapan rasa syukur atas hasil sidang barusan.

"Sama-sama sudah kita dengar dalam persidangan barusan, bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, tidak punya kewenangan untuk menerbitkan surat terkait pembatalan maupun penundaan jabatan Bupati TSO. Dan surat Plt yang diterbitkan tidaklah sah. Kita akan menyurati DPRD Palas, Sekda Palas serta Gubernur. Dan minggu depan, kita akan segera menghantarkan Bupati Ali Sutan Harahap atau Tengku Sutan Oloan atau Pak TSO untuk memasuki ruang kerjanya di Kantor Bupati Palas, untuk beraktifitas dan melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Palas," tegas Razman.

Dengan keras, Razman juga menyentil upaya-upaya pihak lain yang terus memaksakan drg Zarnawi Pasaribu sebagai Plt Bupati Palas. "Jangan perkeruh suasana di Palas, hanya demi hasrat dan kepentingan segelintir orang. Kami meminta Zarnawi untuk segera meninggalkan ruangan kerja bupati, karena Bupati Palas Ali Sutan Harahap akan segera bertugas," ujar Razman.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pengamat puji sikap MA, dorong terus berbenah pulihkan wibawa lembaga 
Kamis, 29 September 2022 - 20:12 WIB

Pengamat puji sikap MA, dorong terus berbenah pulihkan wibawa lembaga 

Elshinta.com, Respon Mahkamah Agung (MA) dalam menyikapi terbongkarnya dugaan korupsi yang melibatka...
Sidang kasus ekspor CPO, Saksi: Pelaku usaha bantu pemerintah atasi kelangkaan minyak goreng
Kamis, 29 September 2022 - 19:56 WIB

Sidang kasus ekspor CPO, Saksi: Pelaku usaha bantu pemerintah atasi kelangkaan minyak goreng

Elshinta.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi  menyampaikan terimakasih kepada pelaku u...
MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`
Kamis, 29 September 2022 - 18:11 WIB

MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`

Elshinta.com, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
KPK periksa sejumlah pejabat dan karyawan Unila
Kamis, 29 September 2022 - 16:23 WIB

KPK periksa sejumlah pejabat dan karyawan Unila

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas...
KPK segera panggil kembali Lukas Enembe
Kamis, 29 September 2022 - 15:50 WIB

KPK segera panggil kembali Lukas Enembe

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan kembali surat panggilan kepada G...
KPK periksa sejumlah pejabat dan karyawan Unila
Kamis, 29 September 2022 - 15:27 WIB

KPK periksa sejumlah pejabat dan karyawan Unila

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas...
Polri pastikan tahap II tidak halangi Sidang Etik Brigjen HK
Kamis, 29 September 2022 - 15:15 WIB

Polri pastikan tahap II tidak halangi Sidang Etik Brigjen HK

Elshinta.com, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad R...
Usai P-21 Kejari Jaksel tunggu pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dkk
Kamis, 29 September 2022 - 12:59 WIB

Usai P-21 Kejari Jaksel tunggu pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dkk

Elshinta.com, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya men...
Polresta dan Pemkot Jambi koordinasi tangani geng motor di bawah umur
Kamis, 29 September 2022 - 12:11 WIB

Polresta dan Pemkot Jambi koordinasi tangani geng motor di bawah umur

Elshinta.com, Polresta Jambi dan Pemerintah Kota Jambi koordinasi dan menggodok aturan untuk menanga...
KPK yakin pengalaman Johanis Tanak mampu perkuat pemberantasan korupsi
Kamis, 29 September 2022 - 11:59 WIB

KPK yakin pengalaman Johanis Tanak mampu perkuat pemberantasan korupsi

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pengalaman Johanis Tanak di Kejaksaan Agun...

InfodariAnda (IdA)