Soal 'amplop kiai', pengamat minta PPP jangan lupakan sejarah kepada Suharso
Elshinta.com, Pengamat Politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan tuntutan terhadap pemberian hukuman kepada Suharso dinilai berlebihan. \r\n
Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh para Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024". Sumber foto: Redaksi elshinta.com.Elshinta.com - Pengamat Politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan tuntutan terhadap pemberian hukuman kepada Suharso dinilai berlebihan.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi beberapa aksi terhadap mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa atas ucapannya yang diduga menghina kiai terkait amplop, beberapa waktu lalu.
“Pertama, soal isu “Amplop Kiai” itu diduga didesain oleh pihak yang ingin menjatuhkan Suharso Monoarfa,” kata Karel di Jakarta, Sabtu (24/9).
Alasannya, sambung Karel, pernyataan Suharso itu dilakukan dalam forum terbatas dan tidak lepas kaitannya antara teks dan konteks, yakni soal pencegahan korupsi di KPK.
Apalagi diketahui bahwa video pidato Suharso itu dipenggal-penggal dan akhirnya disebar atau share secara tak bertanggung jawab oleh oknum tertentu.
“Kedua, Suharso Monoarfa sendiri sudah meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut. Dan memberi penjelasan kepada publik,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.
Ketiga, lanjut Karel, soal pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatan Menteri PPN/Bappenas, sangat tak berdasar karena Suharso masih menunjukan kinerja dan performa terbaiknya, apalagi terkait percepatan pembangunan IKN.
Oleh karena itu sangat jelas motif sebenarnya dari para pihak yang melakukan kudeta terhadap Suharso, yakni menginginkan jabatan yang sekarang diemban Suharso.
Dia menambahkan, seluruh kader PPP harusnya berpegang pada prinsip “Jasmerah” terhadap sosok Suharso Monoarfa, yakni Jangan sekali kali melupakan sejarah.
Bahwa Suharso mempunyai jasa banyak terhadap PPP. Di antaranya menyelamatkan PPP dari kegagalan elektoral pemilu 2019, setelah Ketum PPP Roharmuzy ditangkap OTT oleh KPK.
“Suharso lah yang sebagai PLT Ketum PPP ketika itu turun ke basis konstituen PPP untuk merebut lagi kepercayaan yang telah hilang paska ditangkapnya Roharmuzy. Kerja keras tersebut berbuah hasil, PPP lolos ke Senayan dengan raihan 19 kursi,” tandasnya.
Diketahui, Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kamis (22/9).
Mereka menuntut mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk diberi hukuman atas ucapannya yang diduga menghina kiai.
Sebelumnya, Solidaritas Santri Menggugat juga melakukan aksi serupa. Usai diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa kembali didemo. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut jabatan Suharso dari Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas).
“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” ujar Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Aksi serupa juga dilakukan oleh Persatuan Santri Jakarta yang mendatangi Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menuntut dan meminta Polri untuk segera memproses dan menangkap mantan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa atas dugaan penista kiai.
“Pernyataan Suharso saat sambutan di KPK pada 15 Agustus lalu sangat menyakiti hati para santri dan melukai kiai. Maka, kami menuntut Polri segera memproses dan menangkap Suharso,” ujar Koordinator Aksi Adrian, di depan DPP PPP, Rabu (14/9).
