MAKI minta KPK usut dugaan KKN rekrutmen hakim agung

Elshinta
Minggu, 25 September 2022 - 08:45 WIB | Editor : Widodo | Sumber : Antara
MAKI minta KPK usut dugaan KKN rekrutmen hakim agung
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) saat dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU)

Elshinta.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabu malam (24/9).

Menurut dia, meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial (KY), namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank.

Terkait OTT dan penetapan hakim agung dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara MA, Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.

"KPK pernah menyasar dugaan korupsi di MA tahun 2005, kasus Probosutedjo, Harini Wiyoso; dan (KPK) hanya mampu menangkap beberapa pegawai rendah di MA," katanya.

Atas kinerja tersebut, lanjutnya, KPK semestinya mampu mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Dia mengatakan terdapat informasi di masa lalu, di mana sejumlah oknum mengaku sebagai keluarga atau kerabat dari pejabat tinggi MA. Oknum tersebut menawarkan diri untuk membantu kemenangan sebuah perkara di MA yang tentunya dengan meminta imbalan fantastis.

"Proses markus (makelar kasus) ini dilakukan dengan canggih, termasuk dugaan kamuflase transaksi pinjaman atau utang piutang. MAKI selalu mendorong penegak hukum untuk berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk berprestasi dalam memberantas korupsi," ujar Boyamin.

Jumat (23/9), KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Selain Sudrajad, KPK juga menetapkan enam aparatur sipil negara (ASN) lain di lingkungan MA sebagai tersangka penerima suap, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), dan PNS MA Albasri (AB).

Sementara empat tersangka selaku pemberi suap ialah pengacara Yosep Parera (YP), pengacara Eko Suparno (ES), serta Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

KPK menahan ETP dan DY di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta; sedangkan MH, YP, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat; serta AB dan NA ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Polri: Helikopter P-1103 jatuh karena cuaca
Senin, 28 November 2022 - 13:55 WIB

Polri: Helikopter P-1103 jatuh karena cuaca

Elshinta.com, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad R...
KPK panggil Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka
Senin, 28 November 2022 - 13:42 WIB

KPK panggil Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersang...
Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang
Senin, 28 November 2022 - 13:09 WIB

Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Elshinta.com, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad R...
Polres Kupang duga tiga jasad yang ditemukan meninggal saat panah ikan
Senin, 28 November 2022 - 11:40 WIB

Polres Kupang duga tiga jasad yang ditemukan meninggal saat panah ikan

Elshinta.com, Kepolisian Resor Kupang Polda Nusa Tenggara Timur menduga tiga jasad yang ditemukan da...
Polisi selidiki kebakaran puluhan kios di Pasar Cinde Palembang
Senin, 28 November 2022 - 11:28 WIB

Polisi selidiki kebakaran puluhan kios di Pasar Cinde Palembang

Elshinta.com, Aparat kepolisian menyelidiki peristiwa kebakaran yang menghanguskan puluhan kios peda...
Polda Jabar tegaskan tindak pengadang bantuan gempa Cianjur
Senin, 28 November 2022 - 00:11 WIB

Polda Jabar tegaskan tindak pengadang bantuan gempa Cianjur

Elshinta.com, Kapolda Jabar Irjen Pol. Suntana menegaskan menindak tegas pelaku pengadangan bantuan ...
Tersangka mantan Kadispora Papua Barat terbebas dari jerat hukum
Minggu, 27 November 2022 - 12:57 WIB

Tersangka mantan Kadispora Papua Barat terbebas dari jerat hukum

Elshinta.com, Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat berinisial HLM yang menj...
27 November 2020: Pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah
Minggu, 27 November 2022 - 06:00 WIB

27 November 2020: Pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah

Polri menyatakan, terjadi pembunuhan terhadap empat orang warga di Dusun lima Lewonu, Desa Lemban To...
Empat tersangka kasus akses kartu kredit terancam denda Rp1 miliar
Jumat, 25 November 2022 - 22:41 WIB

Empat tersangka kasus akses kartu kredit terancam denda Rp1 miliar

Elshinta.com, Sebanyak empat orang warga Bogor, Jawa Barat terancam denda senilai Rp1 miliar atau di...
BNPT: Kelompok ekstremisme menyalahgunakan internet untuk propaganda
Jumat, 25 November 2022 - 21:11 WIB

BNPT: Kelompok ekstremisme menyalahgunakan internet untuk propaganda

Elshinta.com, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Poli...

InfodariAnda (IdA)