Legislator ingatkan Pemerintah agar penggunaan PMN untuk BUMN harus produktif

Elshinta.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penggunaan PMN yang dialokasikan kepada BUMN harus produktif. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pasalnya, sehak 2015 hingga 2021, total PMN mencapai Rp311 triliun, baik tunai maupun non-tunai. Angka ini meningkat pesat dibanding periode-periode sebelumnya.

Hal ini ditekankan Kamrussamad dalam RDP dengan Menteri Keuangan dengan Komisi XI di Gedung DPR Komplek Senayan, Jakarta.

"Sejak 2015, alokasi PMN melesat tinggi. Totalnya mencapai Rp311 triliun, baik dari tunai maupun non-tunai," ujar Kamrussamad dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Senin (26/9).

Menurut Kamrussamad, dari alokasi APBN 2022, BUMN yang menerima PMN jumlahnya ada 19 BUMN. Beberapa diantaranya menerima PMN sangat besar. Garuda Indonesia dan Hutama Karya, masing-masing menerima PMN Rp 7.5 triliun, BTN menerima Rp 2.4 triliun, PT SMF Rp 2 triliun, Waskita Rp 3 triliun, PLN Rp 5 triliun. Jika ditotal PMN Tunai jumlahnya Rp 59 triliun. Jumlah ini akan bertambah jika ditambah dengan PMN yang diterima 9 BUMN dari Barang Milik Negara.

"Total PMN Tunai 2022 sebesar Rp59 triliun. Alokasi PMN ini sangat tinggi konsisten sejak 2015. Di tengah efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah, PMN sebesar ini tentu sangat istimewa. Oleh karena itu, seharusnya kontribusi BUMN kepada negara di 2022 ini harus jauh lebih baik. Kalau di 2021, kontribusi dividen BUMN kepada negara mencapai Rp 30 triliun. Di 2022 ini seharusnya bisa lebih dari 40 triliun," ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didorong untuk menjadi agent of development, bukan lagi bergantung pada PMN. "Mindset ini penting agar BUMN dapat berkontribusi pada pembangunan dan perekonomian nasional, serta penerimaan negara," tegasnya.

Kamrussamad juga mewanti-wanti agar jangan sampai PMN 2023 nanti penggunaannya disalahgunakan. "Ini memasuki tahun politik. Godaan untuk penyelewengan anggaran potensinya sangat besar. Sehingga, jangan sampai PMN dipakai untuk dana pemilu atau bahkan pencapresan," tandasnya.