MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`

Elshinta
Kamis, 29 September 2022 - 18:11 WIB | Editor : Calista Aziza | Sumber : Antara
MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`
Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis.

Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II.

Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Suhartoyo berpendapat tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, bahwa berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden tidak tepat diberlakukan adanya persentase.

Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap pada pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Pendirian MK, lanjut dia, adalah menilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik yang terbuka.

"Menurut MK, hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonannya, vide permohonan halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut," jelas Enny.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:24 WIB

Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari setelah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...
570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:09 WIB

570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung

Elshinta.com, Balai Karantina Pertanian Lampung, Jumat, memusnahkan 570 lembar kulit ular dan 300 ki...
Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan
Jumat, 02 Desember 2022 - 16:37 WIB

Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan

Elshinta.com, Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ...
5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap  Polres Pandeglang
Jumat, 02 Desember 2022 - 15:56 WIB

5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap Polres Pandeglang

Elshinta.com, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pandeglang, Jawa Barat, mena...
Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta
Jumat, 02 Desember 2022 - 14:00 WIB

Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta

Elshinta.com, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Drs Yan Sultra m...
Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:36 WIB

Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman

Elshinta.com, Kepolisian Polda Lampung mengatakan bahwa jenazah anggota Satuan Brimob Polda Lampung ...
Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:24 WIB

Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (Baz...
Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:12 WIB

Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila

Elshinta.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak memiliki keponakan yang m...
10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara
Jumat, 02 Desember 2022 - 12:48 WIB

10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara

Elshinta.com, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenku...
559 korban investasi bodong PT DOK kerugian capai Rp55,8 miliar
Jumat, 02 Desember 2022 - 09:23 WIB

559 korban investasi bodong PT DOK kerugian capai Rp55,8 miliar

Elshinta.com, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Bali menyebutkan set...

InfodariAnda (IdA)