Sidang kasus ekspor CPO, Saksi: Pelaku usaha bantu pemerintah atasi kelangkaan minyak goreng

Elshinta
Kamis, 29 September 2022 - 19:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan | Sumber : Radio Elshinta
Sidang kasus ekspor CPO, Saksi: Pelaku usaha bantu pemerintah atasi kelangkaan minyak goreng
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi  menyampaikan terimakasih kepada pelaku usaha karena turut serta mengatasi masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng (migor). Hal ini disampaikan oleh Oke Nurwan selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di masa kelangkaan minyak goreng saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kamis, 29/9).

"Waktu itu memang terjadi kelangkaan. Karenanya pelaku usaha membantu," kata Oke.

Selain itu, terkait masalah distribusi, saksi Oke juga menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan, Wilmar Group selaku produsen dibebaskan untuk menggunakan rantai distribusi melalui distibutor, agen, atau waralaba. 

Terhadap pernyataan saksi tersebut,  Patra M Zen, penasihat hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor menyatakan semua keterangan Oke Nurwan justru bertolak belakang dengan dakwaan Penuntut Umum. "Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Wilmar Group sudah merealisasikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)," tegas Patra. 

Peraturan Pemerintah yang disebutkan itu juga menegaskan, bahwa aturan itu  justru melarang produsen seperti Wilmar Group langsung menjual minyak kemasan langsung ke konsumen.

Patra menambahkan, Wilmar Group justru dirugikan. Berdasarkan keterangan Oke dibawah sumpah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum membayar selisih harga kepada pelaku usaha, termasuk Wilmar Group sebagai akibat pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng dalam kemasan sebesar Rp. 14.000,-.

"Hingga saat ini BPDKS belum memberikan selisih harga migor kepada pelaku usaha," urai Oke seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

 

Sesuai Prosedur

Satu hal yang juga penting dari keterangan Oke, bahwa saksi mengenal terdakwa Tumanggor bukan sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, melainkan selaku Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). 

"Klien kami justru membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sampai kembali tersedia di pasaran," tutup Patra seusai sidang. 

Di persidangan sebelumnya, lima orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan semua permohonan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang diajukan Wilmar Group sudah lengkap sesuai aturan yang berlaku.

Kelima saksi yang memberikan keterangan yakni Ringgo, Demak Marsaulina, Almira Fauzi, Fadro dan Fadlan. Kelimanya merupakan tim verifikasi dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor di Kementerian Perdagangan. 

Dalam pemeriksaan silang, Patra M Zen, penasihat hukum Master Parulian Tumanggor menanyakan perihal 11 PE yang diajukan Wilmar Group kepada kelima saksi yang diajukan Penuntut Umum. 

"Kelima saksi menyatakan semua dokumen yang diajukan sebagai syarat PE sudah sesuai dengan Permendag No. 2 tahun 2022 dan Permendag No. 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor," jelas Patra. 

Patra menambahkan, saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Ringgo, Demak Marsaulina dan Almira Fauzi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa proses penerbitan PE Wilmar Group sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No. 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Dari keterangan saksi-saksi yang sudah diajukan oleh Penuntut Umum, semua menyatakan bahwa 11 PE Wilmar group telah diperiksa dan diverifikasi," tegas Patra. 

Dalam 11 permohonan tersebut, Wilmar Group telah memenuhi semua persyaratan  yakni surat pernyataan mandiri, rencana ekspor dalam jangka waktu 6 bulan, dan juga sudah melampirkan semua dokumen persyaratan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). 

"Dengan kata lain, dakwaan penuntut umum yang menyatakan kilen kami bersama Weibinanto Haimjati alias Lin Che Wei mempengaruhi Indra Sari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan RI dalam penerbitan 11 PE meskipun persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi syarat, adalah dakwaan imajinatif dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya," ungkap Patra.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:24 WIB

Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari setelah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...
570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:09 WIB

570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung

Elshinta.com, Balai Karantina Pertanian Lampung, Jumat, memusnahkan 570 lembar kulit ular dan 300 ki...
Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan
Jumat, 02 Desember 2022 - 16:37 WIB

Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan

Elshinta.com, Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ...
5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap  Polres Pandeglang
Jumat, 02 Desember 2022 - 15:56 WIB

5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap Polres Pandeglang

Elshinta.com, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pandeglang, Jawa Barat, mena...
Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta
Jumat, 02 Desember 2022 - 14:00 WIB

Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta

Elshinta.com, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Drs Yan Sultra m...
Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:36 WIB

Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman

Elshinta.com, Kepolisian Polda Lampung mengatakan bahwa jenazah anggota Satuan Brimob Polda Lampung ...
Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:24 WIB

Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (Baz...
Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:12 WIB

Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila

Elshinta.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak memiliki keponakan yang m...
10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara
Jumat, 02 Desember 2022 - 12:48 WIB

10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara

Elshinta.com, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenku...
559 korban investasi bodong PT DOK kerugian capai Rp55,8 miliar
Jumat, 02 Desember 2022 - 09:23 WIB

559 korban investasi bodong PT DOK kerugian capai Rp55,8 miliar

Elshinta.com, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Bali menyebutkan set...

InfodariAnda (IdA)