MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`

Elshinta
Kamis, 29 September 2022 - 23:17 WIB | Editor : Widodo | Sumber : Antara
MK tolak gugatan PKS terkait `presidential threshold`
Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis.

Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II.

Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Suhartoyo berpendapat tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, bahwa berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden tidak tepat diberlakukan adanya persentase.

Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap pada pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Pendirian MK, lanjut dia, adalah menilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik yang terbuka.

"Menurut MK, hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonannya, vide permohonan halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut," jelas Enny.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Polda Jabar tegaskan tindak pengadang bantuan gempa Cianjur
Senin, 28 November 2022 - 00:11 WIB

Polda Jabar tegaskan tindak pengadang bantuan gempa Cianjur

Elshinta.com, Kapolda Jabar Irjen Pol. Suntana menegaskan menindak tegas pelaku pengadangan bantuan ...
Tersangka mantan Kadispora Papua Barat terbebas dari jerat hukum
Minggu, 27 November 2022 - 12:57 WIB

Tersangka mantan Kadispora Papua Barat terbebas dari jerat hukum

Elshinta.com, Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat berinisial HLM yang menj...
27 November 2020: Pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah
Minggu, 27 November 2022 - 06:00 WIB

27 November 2020: Pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah

Polri menyatakan, terjadi pembunuhan terhadap empat orang warga di Dusun lima Lewonu, Desa Lemban To...
Empat tersangka kasus akses kartu kredit terancam denda Rp1 miliar
Jumat, 25 November 2022 - 22:41 WIB

Empat tersangka kasus akses kartu kredit terancam denda Rp1 miliar

Elshinta.com, Sebanyak empat orang warga Bogor, Jawa Barat terancam denda senilai Rp1 miliar atau di...
BNPT: Kelompok ekstremisme menyalahgunakan internet untuk propaganda
Jumat, 25 November 2022 - 21:11 WIB

BNPT: Kelompok ekstremisme menyalahgunakan internet untuk propaganda

Elshinta.com, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Poli...
Polres Dompu ungkap kasus rudapaksa ayah terhadap anak kandung
Jumat, 25 November 2022 - 19:41 WIB

Polres Dompu ungkap kasus rudapaksa ayah terhadap anak kandung

Elshinta.com, Aparat Kepolisian Resor Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengungkap kasus dugaan rudapaksa ...
Imigrasi deportasi tiga WNA Timor Leste saat hadiri pemakaman di Belu
Jumat, 25 November 2022 - 18:48 WIB

Imigrasi deportasi tiga WNA Timor Leste saat hadiri pemakaman di Belu

Elshinta.com, Kantor Imigrasi Atambua mendeportasikan sebanyak tiga orang warga negara asing (WNA) a...
PJR Polda Metro tangkap buronan Bareskrim di Tol JORR
Jumat, 25 November 2022 - 17:47 WIB

PJR Polda Metro tangkap buronan Bareskrim di Tol JORR

Elshinta.com, Tim Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jay...
Komnas Perempuan terima 3.081 aduan kekerasan terhadap perempuan
Jumat, 25 November 2022 - 17:25 WIB

Komnas Perempuan terima 3.081 aduan kekerasan terhadap perempuan

Elshinta.com, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan telah...
Polri bantah Baintelkam Mabes Polri kebakaran melainkan korsleting
Jumat, 25 November 2022 - 16:52 WIB

Polri bantah Baintelkam Mabes Polri kebakaran melainkan korsleting

Elshinta.com, Kepala Pelayanan Mabes Polri (Kayanma Polri) Kombes Pol. Yudhi Sulistianto Wahid memba...

InfodariAnda (IdA)