Cendekiawan: MK tolak `presidential threshold` amankan desain pemilu

Elshinta
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 14:34 WIB | Editor : Sigit Kurniawan | Sumber : Antara
Cendekiawan: MK tolak `presidential threshold` amankan desain pemilu
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Ilmuwan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, mengatakan, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dapat mengamankan desain Pemilu 2024.

"Dengan ditolaknya gugatan terkait ambang batas atau presidential threshold oleh MK dapat mengamankan atau tidak mengganggu desain pemilu 2024," katanya ketika dihubungi di Kupang, Sabtu (1/10).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan keputusan MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera.

Ia mengatakan keputusan MK tersebut dapat mengamankan desain Pemilu 2024 dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Jika gugatan PKS dikabulkan MK, kata dia, maka dipastikan setiap partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden apabila memenuhi syarat tujuh hingga sembilan persen.

"Andaikan hal itu yang terjadi maka bisa dibayangkan berapa banyak pasangan calon presiden dan ruang koalisi menjadi sempit dan egoisme partai menjadi sangat terbuka, apalagi akan terjadi dikotomi partai kecil dan partai besar di parlemen," katanya.

Ia mengatakan jika dilihat dari alasan MK yang menolak gugatan dari PKS, karena UU itu merupakan produk politik DPR termasuk penetapan besaran presidential threshold  20 persen, maka harus melalui jalur politik jika ada keinginan untuk menurunkan besaran ambang batas.

Pada titik ini, menurut dia MK sepertinya melempar tanggungjawab dan terkesan cuci tangan terhadap polemik presidential threshold dimaksud.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili polemik hukum, kata dia maka posisi MK mestinya memberikan fatwa hukum atas sebuah produk hukum yang dipertentangkan bukan argumentasi prosedural. "Jika demikian halnya, maka MK tidak dalam posisi melerai kebuntuan produk hukum yang sedang menjadi pertentangan publik," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan PKS sebagai partai politik mestinya memperjuangkan presidential threshold melalui jalur politik di DPR karena di dalam lembaga tersebut ada hak PKS. "Jika keputusan presidential threshold 20 persen lolos dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang maka PKS telah gagal memperjuangkannya," katanya.

Ia menilai gugatan PKS tersebut lebih pada usaha untuk menyenangkan konstituen semata-mata, karena sejatinya PKS ingin menutupi kegagalannya dalam proses politik di DPR.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Rawan bencana, Ketua DPD usul Pemerintah siapkan beberapa lokasi pengungsian permanen
Kamis, 08 Desember 2022 - 18:33 WIB

Rawan bencana, Ketua DPD usul Pemerintah siapkan beberapa lokasi pengungsian permanen

Elshinta.com, Tingginya tingkat kebencanaan di Indonesia turut menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA La...
Komunitas sopir truk dukung Ganjar maju di Pilpres di 2024
Kamis, 08 Desember 2022 - 09:03 WIB

Komunitas sopir truk dukung Ganjar maju di Pilpres di 2024

Elshinta.com, Komunitas Sopir Truk DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan berbagi sembako kepada rat...
Wapres Ma`ruf Amin kutuk keras insiden bom Astanaanyar
Rabu, 07 Desember 2022 - 22:41 WIB

Wapres Ma`ruf Amin kutuk keras insiden bom Astanaanyar

Elshinta.com, Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di Kepolis...
Survei LSJ sebut mayoritas pendukung Jokowi alihkan pilihan ke Prabowo di Pilpres 2024
Rabu, 07 Desember 2022 - 17:33 WIB

Survei LSJ sebut mayoritas pendukung Jokowi alihkan pilihan ke Prabowo di Pilpres 2024

Elshinta.com, Mayoritas pendukung Presiden Jokowi (Jokowi) akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra P...
Komisi III DPR minta teror bom bunuh diri Astanaanyar diusut tuntas
Rabu, 07 Desember 2022 - 15:05 WIB

Komisi III DPR minta teror bom bunuh diri Astanaanyar diusut tuntas

Elshinta.com, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat mengusut...
Pemerintah diminta kendalikan Covid-19 varian XBB yang berpotensi naik saat Nataru
Rabu, 07 Desember 2022 - 14:07 WIB

Pemerintah diminta kendalikan Covid-19 varian XBB yang berpotensi naik saat Nataru

Elshinta.com, Momen libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) dinilai berpotensi menaikkan penye...
Kelahiran KUHP di tangan anak bangsa sendiri
Rabu, 07 Desember 2022 - 13:07 WIB

Kelahiran KUHP di tangan anak bangsa sendiri

Elshinta.com, Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, 6 Desember 2022, merupakan momen bersejarah b...
Massa datangi KPU dan Bawaslu tolak dugaan curi start kampanye parpol dan capres
Selasa, 06 Desember 2022 - 18:11 WIB

Massa datangi KPU dan Bawaslu tolak dugaan curi start kampanye parpol dan capres

Elshinta.com,  Kelompok massa tergabung dalam Gerakan Tolak Pemilu Curang berunjuk rasa di Kantor B...
Ketua DPD dorong pekerja digital dilindungi
Selasa, 06 Desember 2022 - 17:25 WIB

Ketua DPD dorong pekerja digital dilindungi

Elshinta.com, Sektor digital adalah pekerjaan yang sangat potensial. Hanya saja, pekerja di sektor i...
Paripurna DPR setujui pengesahan RUU KUHP
Selasa, 06 Desember 2022 - 14:56 WIB

Paripurna DPR setujui pengesahan RUU KUHP

Elshinta.com, Rapat Paripurna DPR pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang...

InfodariAnda (IdA)