Pengamat: KPK tak pernah bermanuver berantas korupsi di tanah air

Elshinta
Senin, 03 Oktober 2022 - 18:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan | Sumber : Elshinta.Com
Pengamat: KPK tak pernah bermanuver berantas korupsi di tanah air
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Pakar komunikasi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengakui, saat ini ada beberapa aktor politik berpendapat di ruang publik seolah `menuduh` KPK bermanufer menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ketua KPK Firli Bahuri dituding ngotot menersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

"Pandangan ini saya pastikan sebagai framing politik menuju Pemilu 2024. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik dipastikan didorong oleh kepentingan politik yang bersangkutan. Karena itu berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi publik," kata Emrus dalam pernyataanya kepada media, Senin (3/10).

Emrus memastikan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri terus bekerja atas dasar UU. Institusi ini tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Jangankan gubernur,  dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini, sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan baru-baru ini seorang hakim agung sedang menjalani tahapan proses di KPK karena diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi. 

"Jadi, sama sekali tidak ada tebang pilih atau pilih tebang penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air oleh KPK," kata Emrus.

"Kepemimpinan Firli Bahuri, saya melihat, KPK tidak pernah menarget sosok tertentu diproses atas dugaan tindak pidana korupsi, kecuali karena ada cukup bukti hukum keterlibatan dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Emrus mengatakan, pandangan bahwa KPK ingin menjegal pencapresan Anies sangat berlebihan, dan cenderung tidak berdasar, karena pendapat mereka tidak disertai fakta, data dan bukti hukum yang kuat. Para aktor politik tersebut ditengarai sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik. 

Oleh karena itu, wacana tersebut selain tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat dipastikan juga berpotensi mengganggu dalam upaya kita bersama KPK memberantas korupsi di tanah air dan menjadikan hukum sebagai "panglima" di negeri kita sebagai negara demokrasi.

"Perlu harus kita sadari bersama bahwa "mengurai" dugaan keterlibatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, tidak semudah seolah "menuduh" ada manuver menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024," tandas akademisi Universitas Pelita Harapan. 

Sebab, untuk menetapkan seseorang menjadi saksi, dan atau tersangka dan atau terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi saja, KPK pasti berkerja prudent tanpa mengenal waktu dengan mengerahkan SDM ASN dari hasil test wawasan kebangsaan (TWK)  yang ada di KPK dengan penggunaan dana yang sangat terbatas dan transparan untuk mencari serta memperoleh bukti awal yang sangat memadai. 

"Intinya, biarkan KPK bekerja profesional, objektif dan netral demi pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itu, sejatinya semua komponen bangsa mendukung KPK," ungkap Emrus.

Untuk itu, ia mengingatkan agar jangan ada elit politik di negeri ini mencoba-coba "mengganggu" atau mempolitisasi semua peran, fungsi dan tugas KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Selain itu, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat di ruang publik dan sekaligus  pertanggungjawaban akademik saya sebebagai komunikolog Indonesia, saya besedia debat terbuka dengan para pihak yang seolah "menuduh" KPK bermanuver menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Tim gabungan Pemprov Bengkulu tilang puluhan kendaraan tambang
Jumat, 02 Desember 2022 - 20:41 WIB

Tim gabungan Pemprov Bengkulu tilang puluhan kendaraan tambang

Elshinta.com, Tim gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menilang puluhan kendaraan tambang...
Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:24 WIB

Kejaksanaan tahan tersangka korupsi saluran pembuangan air limbah

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari setelah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...
570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung
Jumat, 02 Desember 2022 - 18:09 WIB

570 Lembar kulit ular dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Lampung

Elshinta.com, Balai Karantina Pertanian Lampung, Jumat, memusnahkan 570 lembar kulit ular dan 300 ki...
Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan
Jumat, 02 Desember 2022 - 16:37 WIB

Polres Bengkulu Tengah OTT oknum mengaku wartawan

Elshinta.com, Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ...
5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap  Polres Pandeglang
Jumat, 02 Desember 2022 - 15:56 WIB

5 Pelaku bom ikan di Ujung Kulon ditangkap Polres Pandeglang

Elshinta.com, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pandeglang, Jawa Barat, mena...
Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta
Jumat, 02 Desember 2022 - 14:00 WIB

Kapolda Babel lepas jenazah korban Helikopter P-1103 ke Jakarta

Elshinta.com, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Drs Yan Sultra m...
Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:36 WIB

Jenazah anggota Brimob Polda Lampung disemayamkan di kampung halaman

Elshinta.com, Kepolisian Polda Lampung mengatakan bahwa jenazah anggota Satuan Brimob Polda Lampung ...
Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:24 WIB

Bendahara Baznas Bengkulu Selatan ditetapkan tersangka kasus korupsi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (Baz...
Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila
Jumat, 02 Desember 2022 - 13:12 WIB

Mendag Zulkifli Hasan tegaskan tak punya keponakan mendaftar Unila

Elshinta.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak memiliki keponakan yang m...
10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara
Jumat, 02 Desember 2022 - 12:48 WIB

10 Kapal patroli disiapkan atasi kejahatan lintas negara

Elshinta.com, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenku...

InfodariAnda (IdA)