Epidemiolog: PPKM harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan

Elshinta.com - Epidemiolog dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir.

"Pembatasan tidak akan efektif jika protokol kesehatan tidak diawasi dan diterapkan secara maksimal," kata Defriman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Defriman menuturkan selain untuk menghadapi kondisi pandemi yang masih berlangsung, kebiasaan menerapkan protokol kesehatan juga merupakan upaya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya.

"Dengan kondisi saat sekarang, yang diutamakan memang pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan. Karena perilaku ini merupakan fondasi dalam ketahanan kesehatan masyarakat dalam pandemi yang panjang ini," ujarnya.

Ia juga mengatakan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan kombinasi terbaik dalam strategi pengendalian pandemi COVID-19. Oleh karenanya, cakupan vaksinasi dosis booster perlu terus ditingkatkan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh daerah di Indonesia statusnya berada pada level 1 untuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali yang akan berlaku hingga 7 November 2022.

“Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) ditandatangani Mendagri Tito Karnavian yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi COVID-19 selama sebulan terakhir kondisinya terus membaik.