KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu

Elshinta
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:11 WIB | Editor : Calista Aziza | Sumber : Antara
KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu
Plt Direktur Wilayah I Koordinasi dan Supervisi KPK RI Edi Suryanto. ANTARA/Anggi Mayasari

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan memeriksa dan mengevaluasi 208 izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi tambang khusus galian C di Provinsi Bengkulu.

"Sementara ada 208 perusahaan galian C yang izin IUP-nya sudah habis dan harus dievaluasi izin usaha operasional produksi tambang tersebut khusus untuk galian C," kata Plt. Direktur Wilayah I Koordinasi dan Supervisi KPK Edi Suryanto di Kota Bengkulu, Rabu.

Ia menyebutkan jika di antara 208 perusahaan tersebut berada di wilayah pertambangan, maka pihaknya meminta agar perusahaan tersebut mengurus surat perpanjangan izin.

Namun, katanya, jika perusahaan tambang tersebut berada di luar wilayah pertambangan maka perusahaan tersebut harus ditutup karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Berikut jumlah data perusahaan tambang yang IUP-nya telah berakhir, yaitu Kabupaten Bengkulu delapan perusahaan dengan luas lahan 66,88 hektare, Kabupaten Bengkulu Tengah 10 perusahaan dengan luas 86,6 hektare, Kabupaten Bengkulu Utara 65 perusahaan dengan luas lahan 407 hektare, Kabupaten Kaur 18 perusahaan dengan luas 202,77 hektare, dan Kabupaten Kepahiang 13 perusahaan dengan luas 61,65 hektare.

Kemudian Kabupaten Lebong sembilan perusahaan dengan luas 157,32 hektare, Kabupaten Mukomuko 43 perusahaan dengan luas 303,52 hektare, Kabupaten Rejang Lebong 28 perusahaan dengan luas 207 hektare, dan Kabupaten Seluma 14 perusahaan dengan luas 176,16 hektare.

Sementara itu, kata Edi, ada 103 perusahaan tambang di Provinsi Bengkulu yang IUP-nya masih berlaku namun harus tetap dilakukan pemeriksaan ulang.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan jika perusahaan tambang khusus galian C di Provinsi Bengkulu mematuhi aturan yang telah ditentukan dengan tidak melakukan perusakan lingkungan di sekitar wilayah.

"Pemeriksaan ulang harus dilakukan guna memastikan kepatuhan perusahaan namun jika ada perusahaan yang izin IUP-nya masih berlaku namun melakukan perusakan maka IUP perusahaan tersebut bisa dicabut," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Karangan bunga dukungan ke polisi mulai membanjiri Polsek Astanaanyar
Jumat, 09 Desember 2022 - 20:43 WIB

Karangan bunga dukungan ke polisi mulai membanjiri Polsek Astanaanyar

Elshinta.com, Sejumlah karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat yang berisi dukungan ke pihak ...
Polisi buru pelaku lain penyerangan SMKN 3 Semarang
Jumat, 09 Desember 2022 - 19:55 WIB

Polisi buru pelaku lain penyerangan SMKN 3 Semarang

Elshinta.com, Aparat kepolisian masih memburu siswa lain yang menjadi pelaku penyerangan terhadap si...
Polisi sebut tak ada pidana pada kematian satu keluarga di Kalideres
Jumat, 09 Desember 2022 - 19:32 WIB

Polisi sebut tak ada pidana pada kematian satu keluarga di Kalideres

Elshinta.com, Penyidik Polda Metro Jaya menyebut tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian satu k...
Polisi tangkap empat pelaku korupsi dana hibah Pemprov Kepri
Jumat, 09 Desember 2022 - 19:31 WIB

Polisi tangkap empat pelaku korupsi dana hibah Pemprov Kepri

Elshinta.com, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian daerah Kepulauan Riau menangkap empat or...
Polresta Bogor pertimbangkan ganjil genap saat Natal dan Tahun Baru
Jumat, 09 Desember 2022 - 19:20 WIB

Polresta Bogor pertimbangkan ganjil genap saat Natal dan Tahun Baru

Elshinta.com, Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat mempertimbangkan penerapan pembatasan kendaraan ...
Bupati Pemalang nonaktif segera disidangkan terkait jual beli jabatan
Jumat, 09 Desember 2022 - 19:09 WIB

Bupati Pemalang nonaktif segera disidangkan terkait jual beli jabatan

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan dua tersangka dalam ka...
Polresta Bogor Kota kirim teguran 600 pelanggar ELTE lewat Pos
Jumat, 09 Desember 2022 - 18:57 WIB

Polresta Bogor Kota kirim teguran 600 pelanggar ELTE lewat Pos

Elshinta.com, Satlantas Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat telah mulai mengirimkan teguran kepada...
Polda Jatim ungkap kasus pembunuhan wanita hamil
Jumat, 09 Desember 2022 - 17:57 WIB

Polda Jatim ungkap kasus pembunuhan wanita hamil

Elshinta.com, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur mengu...
Kejati Sulsel bekuk koruptor alkes Palopo setelah 13 tahun buron
Jumat, 09 Desember 2022 - 16:57 WIB

Kejati Sulsel bekuk koruptor alkes Palopo setelah 13 tahun buron

Elshinta.com, Tim Tangkap Buron Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama tim Kejaksaan Agung berhas...
Wapres Ma`ruf Amin sebut korupsi perparah dampak krisis pangan
Jumat, 09 Desember 2022 - 15:11 WIB

Wapres Ma`ruf Amin sebut korupsi perparah dampak krisis pangan

Elshinta.com, Wakil Presiden Ma`ruf Amin menilai perbuatan korupsi dapat memperparah dampak krisis p...

InfodariAnda (IdA)