Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel

Elshinta
Rabu, 05 Oktober 2022 - 22:11 WIB | Editor : Widodo | Sumber : Antara
Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel
Sejumlah perempuan Pulau Kodingareng beserta aktivis Walhi dan Green Peace meletakkan replika gurita raksasa sebagai bentuk protes dampak tambang pasir laut di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (5/10/2022).

Elshinta.com - Puluhan perempuan nelayan asal Pulau Kodingareng Makassar didampingi aktivis lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel dan Green Peace Indonesia membawa replika gurita raksasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk protes atas kerusakan laut diduga dampak dari tambang pasir laut.

"Selama tambang pasir laut berlangsung, kami nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng terus menderita. Daerah tangkap ikan sudah rusak parah, pendapatan kami pun menurun drastis," ungkap Sita, salah seorang perwakilan perempuan pulau Kodingareng disela aksi, Selasa.

Ia mengungkapkan, sejak aktivitas tambang pasir laut, terjadi perubahan arus dan kedalaman laut serta air laut kian keruh. Terumbu karang rusak hingga mengalami keputihan, diduga akibat sedimentasi tambang pasir laut. Bahkan hasil tangkap terus berkurang tiap hari.

"Banyak ikan pindah tempat karena Copong (pusat berkumpul ikan) sudah rusak. Pulau sering banjir (Rob) dulunya tidak. Anak-anak banyak tidak sekolah, utang menumpuk terpaksa gadai emas. Banyak warga pulau ke kota cari pekerjaan, dari pada menderita tidak ada pemasukan," tutur dia disela aksi.

Warga pulau saat ini berharap, tambah Sita, pemerintah tidak hanya mementingkan kepentingan reklamasi pada beberapa proyek pembangunan nasional, tapi juga serius memperhatikan kondisi nelayan ditengah kesusahan dampak dari tambang pasir laut tersebut.

Kepala Departemen Advokasi dan Kajian Walhi Sulsel, Slamet Riadi disela aksi mengatakan, replika gurita raksasa ini dinamai monster oligarki atau simbol. Sebab, ada banyak kesepakatan politik dan bisnis yang mencengkram menggerogoti seperti alam pesisir laut dan pulau-pulau kecil dampak dari aktivitas tambang pasir untuk reklamasi sejak 2017.

"Rancangan Perda RZWP3K Sulsel sudah terintegrasi aturan RTRW Sulsel tahun 2022-2041. Namun, praktik tambang pasir laut dan reklamasi semakin mengancam hidup masyarakat nelayan dan ekosistem pesisir. Kami menduga, produk hukum itu nantinya malah akan menguntungkan para oligarki," katanya.

Hal senada disampaikan Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, bahwa dampak yang terjadi akibat praktik pembangunan serampangan itu tidak hanya merusak daratan, tapi juga lautan. Paling terdampak tentu saja masyarakat kecil utamanya perempuan.

"Ini tidak hanya terjadi di Kodingareng tapi banyak daerah lain. Sudah banyak contoh nyata bagaimana oligarki menghancurkan kehidupan masyarakat kecil hanya demi kepentingan segelintir golongan saja,” kata Afdillah.

Aksi peringatan Hari Anti Oligarki mengusung tema ‘Perempuan Kodingareng Melawan Oligarki’ merupakan respons keras dari kaum perempuan Pulau Kodingareng yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan untuk keperluan mega proyek nasional PT Pelindo yakni Makassar New Port (MNP) .

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Ledakan di Polsek Astanaanyar Bandung diduga bom bunuh diri
Rabu, 07 Desember 2022 - 10:07 WIB

Ledakan di Polsek Astanaanyar Bandung diduga bom bunuh diri

Elshinta.com, Sebuah ledakan yang diduga merupakan bom bunuh diri terjadi di Kantor Polsek Astanaany...
KKB pimpinan Nason Mimin diduga tembak tukang ojek di Pegubin
Selasa, 06 Desember 2022 - 22:11 WIB

KKB pimpinan Nason Mimin diduga tembak tukang ojek di Pegubin

Elshinta.com, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Nason Mimin diduga pelaku penembakan dan p...
Menkumham sebut Pemerintah punya waktu tiga tahun sosialisasikan KUHP baru
Selasa, 06 Desember 2022 - 21:04 WIB

Menkumham sebut Pemerintah punya waktu tiga tahun sosialisasikan KUHP baru

Elshinta.com, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut pemerintah punya waktu tiga...
2 Kodim baru di Papua Pegunungan bakal diresmikan
Selasa, 06 Desember 2022 - 20:22 WIB

2 Kodim baru di Papua Pegunungan bakal diresmikan

Elshinta.com, Komandan Kodim (Dandim) 1702 Jayawijaya Letkol Cpn Athenius Murip mengatakan dalam wak...
Sidang migor, ahli ungkap produksi bukan penyebab kelangkaan
Selasa, 06 Desember 2022 - 18:48 WIB

Sidang migor, ahli ungkap produksi bukan penyebab kelangkaan

Elshinta.com, Pakar tata niaga minyak goreng dan industri sawit, Wiko Saputra menilai, distribusi a...
Benny Ali sampaikan pengakuan Putri Candrawathi terkait pelecehan
Selasa, 06 Desember 2022 - 17:43 WIB

Benny Ali sampaikan pengakuan Putri Candrawathi terkait pelecehan

Elshinta.com, Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali menyampaikan pengakuan terdakwa dalam...
Polisi tangkap tersangka kekerasan hingga tewas di Hotel GD Palembang
Selasa, 06 Desember 2022 - 17:31 WIB

Polisi tangkap tersangka kekerasan hingga tewas di Hotel GD Palembang

Elshinta.com, Aparat kepolisian menangkap dua orang tersangka kasus kekerasan hingga korban tewas di...
Ferdy Sambo: Tidak ada motif lain, apalagi perselingkuhan
Selasa, 06 Desember 2022 - 15:47 WIB

Ferdy Sambo: Tidak ada motif lain, apalagi perselingkuhan

Elshinta.com, Terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Fer...
Komisi III: Silakan publik ajukan gugatan jika tidak setuju RUU KUHP
Selasa, 06 Desember 2022 - 15:16 WIB

Komisi III: Silakan publik ajukan gugatan jika tidak setuju RUU KUHP

Elshinta.com, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan u...
Menkumham: Masyarakat yang tidak setuju RUU KUHP bisa ajukan gugatan
Selasa, 06 Desember 2022 - 15:08 WIB

Menkumham: Masyarakat yang tidak setuju RUU KUHP bisa ajukan gugatan

Elshinta.com, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan...

InfodariAnda (IdA)