Praktisi sebut pemerintah harus punya strategi identifikasi isu

Elshinta.com - Praktisi komunikasi Emilia Bassar mengusulkan kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk mempunyai strategi identifikasi isu terkait persoalan di masyarakat.

Salah satu cara mengidentifikasi isu tersebut ialah dengan melakukan analisis PEST yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi, kata Emilia dalam acara Workshop Manajemen Komunikasi Krisis yang digelar Diskominfo Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (18/10).

“Jika isu ini tidak bisa kita atasi atau kelola dengan baik, maka akan berkembang menjadi kasus, dan kasus berkembang menjadi krisis. Sehingga, kita harus bisa menganalisis isu salah satunya dengan PEST analyze ini," kata Emilia.

Analisis PEST, menurut dia, memudahkan identifikasi isu berdasarkan bidang tertentu. Di bidang politik, analisis berkaitan dengan regulasi, kebijakan, dan tata kelola; sementara di ekonomi dapat menyangkut sumber pendanaan, kerja sama, hibah, kebijakan ekonomi, keuangan, dan insentif.

Selanjutnya, di bidang sosial analisis itu meliputi monitoring media, persepsi publik, atau percakapan di media sosial; dan terakhir di teknologi melalui situs web, medsos, research development, hotline center, atau live chat box.

"Ketika melakukan manajemen isu krisis, cara seperti ini bisa kita lakukan. Jadi, ternyata bisa loh mengidentifikasi isu kita dari sisi PEST. Selama ini mungkin kita tidak aware sama potensi isu krisis kita sendiri," jelas CEO perusahaan komunikasi Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCOM) itu.

Terjadinya krisis, lanjutnya, dapat memberikan potensi negatif untuk organisasi mau pun institusi pemerintah. Ketidakmampuan menghadapi krisis juga dapat merusak reputasi dan citra publik. Sehingga, sebisa mungkin manajemen krisis harus mampu memitigasi risiko yang berdampak pada kredibilitas institusi.

Dia juga menjelaskan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam manajemen krisis, yang dapat disesuaikan dengan identifikasi isu dan level krisis yang terjadi.

Emilia membagi keterlibatan pemangku kepentingan dalam manajemen krisis tersebut ke dalam konsep kuadran pemetaan collaborate, involve, dan consult.

"Yang interest dan power tinggi kita ajak collaborate, biasanya ini perangkat daerah terkait; yang power rendah tapi interest tinggi kita ajak untuk involved; dan yang power tinggi tapi interest rendah kita ajak konsultasi, ini biasanya DPR," ujar Emilia.