Menkop-UKM ingatkan BUMdes jangan seperti KUD
Elshinta.com, Di hadapan para pengelola BUMdes sekabupaten Kudus Jawa Tengah binaan PT Djarum di Wisma Ploso Kudus, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mewanti-wanti agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berkembang maka harus dikelola orang yang berkompeten jangan sampai kepala desa dan keluarganya ikut terlibat dalam pengelolaan.

Elshinta.com - Di hadapan para pengelola BUMdes sekabupaten Kudus Jawa Tengah binaan PT Djarum di Wisma Ploso Kudus, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mewanti-wanti agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berkembang maka harus dikelola orang yang berkompeten jangan sampai kepala desa dan keluarganya ikut terlibat dalam pengelolaan. Jika "penyakit lama" itu masih ada dalam BUMdes maka nasibnya akan sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD).
"KUD dulu itu maju semua usaha dikelola mulai dari penyaluran pupuk, pembayaran tagihan listrik dan berbagai macamnya, namun akhirnya bangkrut gara-gara dikelola kades, istri kades, keluarga kades. Mereka mengunakan untuk kepentingan pribadi, makanya pada pengelolaan BUMdes jangan sampai begitu lagi. Boleh kades terlibat tapi sekedar menjadi pembina," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Sabtu (5/11).
Dikatakan, dalam pengelolaan BUMdes harus membentuk korporasi sehingga tidak muncul persaingan yang kurang sehat, kalau perlu bisa ada kerjasama antar BUMdes. Dicontohkan didaerah Lampung terdapat usaha penanaman pisang yang lahannya sudah mencapai 400 hektar. Usaha itu tidak dimiliki satu orang melainkan 1000 orang yang merupakan usaha bersama-sama karena tidak mungkin para petani di Indonesia mempunyai lahan yang sangat luas sepeeti usaha pertanian di luar negeri.
Namun adanya korporasi dari para petani, usaha ini terus berkembang bahkan para petani yang dulu menanam kopi akhirnya ikut beralih ke usaha penanaman pisang yang sudah diekspor sampai ke Singapura. "Apalagi BUMdes di Kudus ini dibina oleh perusahaan besar dan sudah dilibatkan pasar digital tinggal upaya meningkatkan kualitas produksi", ungkap Teten.
Pemerintah, lanjut Teten akan terus mendorong tumbuhnya UMKM salah satunya dengan kebijakan belanja 40 persen dari produk UMKM.
Ia mengatakan saat ini produk dalam negeri yang dihasilkan para pelaku UMKM sudah semakin berkualitas. “Maka saya berharap jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Sudah saatnya kita tingkatkan kolaborasi dengan produk UMKM,” katanya.
Sementara itu, Deputi GM Corporate Communication PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan dikabupaten Kudus terdapat 132 desa namun belum semua desa mempunyai BUMdes. Pihaknya memberikan pembinaan agar BUMdes ini dapat berkembang, mulai dari membantu pengolahan produk sampai pemasaran melalui pasar digital.