Wamenkumham: RKUHP jelaskan seketat mungkin beda penghinaan dan kritik

Elshinta
Senin, 28 November 2022 - 20:01 WIB | Editor : Widodo | Sumber : Antara
Wamenkumham: RKUHP jelaskan seketat mungkin beda penghinaan dan kritik
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej (tengah) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11). ANTARA/Indra Arief Pribadi.

Elshinta.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur penjelasan seketat mungkin mengenai perbedaan antara penghinaan dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Menurut Eddy, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dengan penjelasan yang terperinci mengenai perbedaan penghinaan dan kritik maka tidak akan akan kesalahan interpretasi mengenai penghinaan dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara saat menerapkan pasal di RKUHP.

“Kami memberi penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik dan penjelasan di dalam kedua pasal itu kami ambil dari Undang-Undang Pers yang di situ ditegaskan bahwa dalam satu negara demokrasi, kritik itu diperlukan sebagai satu kontrol sosial,” kata Eddy.

Eddy pada Senin ini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai RKUHP yang telah disepakati di tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah.

Dalam RKUHP tersebut terdapat Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Eddy mengatakan pasal tersebut juga dibatasi dengan penjelasan bahwa pemerintah dalam pasal tersebut adalah lembaga kepresidenan.

Sedangkan lembaga negara dalam pasal tersebut adalah lembaga legislatif yakni DPR, MPR, DPD dan lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

"Dan itu (semua) delik aduan," kata Eddy.

Selain pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, Eddy juga menjelaskan bahwa RKUHP mengatur mengenai hukuman pidana mati sebagai alternatif. Dengan begitu, kata Eddy, hakim pengadilan tak bisa langsung menjatuhkan vonis hukuman pidana mati, namun diatur dengan percobaan 10 tahun kurungan penjara.

“Jika dengan jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati diubah pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” kata dia.

Perubahan pasal yang mengatur pidana hukuman mati tersebut, kata Eddy, merupakan perkembangan berarti bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Terdapat juga mengenai pasal 2 RKUHP yang mengatur hukum yang hidup yang di masyarakat alias living law. Eddy menyebutkan DPR mengusulkan agar pedoman pembentukan living law didasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Eddy menjelaskan saat ini pengesahan RKUHP di sidang paripurna tergantung DPR.

“Bola sekarang ada di DPR, harus ditanyakan ke DPR kapan waktunya,” kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Polisi imbau masyarakat hindari judi daring karena dipastikan kalah
Sabtu, 28 Januari 2023 - 07:09 WIB

Polisi imbau masyarakat hindari judi daring karena dipastikan kalah

Elshinta.com, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengi...
Polres Indramayu tangkap 13 pengedar narkotika dua di antaranya IRT
Sabtu, 28 Januari 2023 - 03:29 WIB

Polres Indramayu tangkap 13 pengedar narkotika dua di antaranya IRT

Elshinta.com, Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, pada awal Januari hingga saat ini menangkap se...
Polres Jember tetapkan 22 tersangka penambang emas ilegal
Sabtu, 28 Januari 2023 - 02:27 WIB

Polres Jember tetapkan 22 tersangka penambang emas ilegal

Elshinta.com, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 22 or...
Polisi tangkap komplotan perampok nasabah bank di Jambi
Sabtu, 28 Januari 2023 - 01:55 WIB

Polisi tangkap komplotan perampok nasabah bank di Jambi

Elshinta.com, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menangkap tiga tersangka perampok nasabah bank, dan ke...
Kajari Lahat dimutasi terkait penanganan kasus pemerkosaan anak
Jumat, 27 Januari 2023 - 23:11 WIB

Kajari Lahat dimutasi terkait penanganan kasus pemerkosaan anak

Elshinta.com, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanudin memutasi NW sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lahat,...
Kejati tahan tiga tersangka kasus korupsi Bank Sulteng
Jumat, 27 Januari 2023 - 22:11 WIB

Kejati tahan tiga tersangka kasus korupsi Bank Sulteng

Elshinta.com, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) resmi menahan tiga oran...
Kejaksaan tetapkan mantan Kadistan Bekasi sebagai tersangka korupsi
Jumat, 27 Januari 2023 - 21:47 WIB

Kejaksaan tetapkan mantan Kadistan Bekasi sebagai tersangka korupsi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri Bekasi menetapkan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi beri...
Lukas Enembe tolak berobat di RSPAD dan minta ke Singapura
Jumat, 27 Januari 2023 - 21:35 WIB

Lukas Enembe tolak berobat di RSPAD dan minta ke Singapura

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe...
Polda Bali sita 3.9 kilogram kokain dari seorang gadis asal Brasil
Jumat, 27 Januari 2023 - 19:47 WIB

Polda Bali sita 3.9 kilogram kokain dari seorang gadis asal Brasil

Elshinta.com, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali menyita kokain seberat 3,9 kilogram ...
Polres Madiun ringkus empat tersangka kasus narkoba jaringan lapas
Jumat, 27 Januari 2023 - 19:35 WIB

Polres Madiun ringkus empat tersangka kasus narkoba jaringan lapas

Elshinta.com, Jajaran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur, meringkus empat or...

InfodariAnda (IdA)