Kelahiran KUHP di tangan anak bangsa sendiri

Elshinta
Rabu, 07 Desember 2022 - 13:07 WIB | Editor : Calista Aziza | Sumber : Antara
Kelahiran KUHP di tangan anak bangsa sendiri
Ilustrasi RUU KUHP. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Elshinta.com - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, 6 Desember 2022, merupakan momen bersejarah bagi Indonesia karena melalui forum terhormat ini, baik Pemerintah dan DPR RI, menyetujui pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang.

Perdebatan sejumlah pasal pun mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Bahkan, aksi tolak pengesahan rancangan undang-undang ini berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12), saat rapat paripurna.

Perbedaan sudut pandang di antara sejumlah pihak ketika menafsirkan pasal-pasal dalam RUU KUHP sempat menimbulkan kontroversi. Ini merupakan dinamika masyarakat sekaligus bentuk kepedulian atas kelahiran produk hukum dalam negeri itu.

Kendati demikian, perdebatan janganlah sampai berlarut-larut hingga produk hukum peninggalan Hindia Belanda itu terlalu lama bercokol di Tanah Air.

Sejak presiden pertama RI Soekarno meneken UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP, kemudian diundangkan pada tanggal 29 September 1958, sampai sekarang masih berlaku, kecuali sejumlah pasal yang telah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

Misalnya, Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 menghapus pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis (pasal yang ditambahkan), dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan menyatakan ketiga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 134 menyebutkan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00.

Disebutkan dalam Pasal 136 bis bahwa pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum maupun tidak di muka umum, baik lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00.

Sejumlah pihak pun mempersoalkan Bagian Kedua dalam RUU KUHP tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Seolah "menghidupkan" kembali pasal-pasal yang telah dianulir MK.

Dalam RUU KUHP Pasal 218 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta). Dijelaskan pula dalam ayat (2) bahwa tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal kontroversial Bagian Kedua RUU KUHP lainnya, yakni Pasal 219 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dalam Pasal 220 dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Bahkan, pengaduan ini dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam RUU KUHP juga disebutkan bahwa pembentukan undang-undang ini juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain, mengenai tindak pidana penghinaan presiden, tindak pidana mengenai penodaan agama, dan tindak pidana kesusilaan.

Kendati demikian, masih muncul pertanyaan apakah pasal-pasal dalam RUU KUHP terkait dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan reinkarnasi dari Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP?

Jika sejumlah pihak yang tidak berkenan akan keberadaan pasal-pasal tersebut, sebaiknya mengajukan permohonan uji materi ke MK setelah undang-undang produk anak bangsa ini masuk Lembaran Negara Republik Indonesia atau sudah diundangkan. Hakim Konstitusi yang kelak memutuskan apakah pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak.

Apabila UU KUHP baru sudah diundangkan, ketentuan Pasal 256 perlu dicermati oleh mereka yang akan berunjuk rasa. Masalahnya, dalam pasal ini ada ketentuan bahwa setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta).

Sementara itu, sanksi dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 berupa pembubaran aksi. Bahkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun (vide Pasal 18 ayat 1).

Secara tidak langsung ketentuan dalam KUHP baru ini mengajak anak bangsa untuk berpikir sebelum bertindak agar jangan sampai penyampaian pendapat di muka umum atau "tarian tangan" di media sosial berujung menginap di hotel prodeo.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
KPU Kulon Progo sebut jumlah TPS Pemilu 2024 sebanyak 1.300
Sabtu, 28 Januari 2023 - 13:47 WIB

KPU Kulon Progo sebut jumlah TPS Pemilu 2024 sebanyak 1.300

Elshinta.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebu...
PDI Perjuangan gelar Gerakan Merawat Pertiwi gelorakan semangat pemuda
Sabtu, 28 Januari 2023 - 13:11 WIB

PDI Perjuangan gelar Gerakan Merawat Pertiwi gelorakan semangat pemuda

Elshinta.com, PDI Perjuangan menggelar Gerakan Merawat Pertiwi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, sebaga...
PDI Perjuangan gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air di Bandung
Sabtu, 28 Januari 2023 - 08:35 WIB

PDI Perjuangan gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air di Bandung

Elshinta.com, Dalam rangkaian HUT ke-50, PDI Perjuangan mengadakan acara Senam Indonesia Cinta Tanah...
28 Januari 1844: Gubernur Jenderal Hindia-Belanda meninggal dunia
Sabtu, 28 Januari 2023 - 06:00 WIB

28 Januari 1844: Gubernur Jenderal Hindia-Belanda meninggal dunia

Johannes graaf van den Bosch adalah seorang perwira dan politikus Belanda yang menjabat sebagai G...
Demokrat harap koalisi segera deklarasikan Anies Baswedan jadi capres
Jumat, 27 Januari 2023 - 21:11 WIB

Demokrat harap koalisi segera deklarasikan Anies Baswedan jadi capres

Elshinta.com, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap koalisi Partai Na...
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh menandakan hubungan sangat baik
Jumat, 27 Januari 2023 - 20:47 WIB

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh menandakan hubungan sangat baik

Elshinta.com, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai pertemuan antara Presiden RI Jo...
Pengamat paparkan tiga strategi gaet anak muda pada pemilu
Jumat, 27 Januari 2023 - 16:47 WIB

Pengamat paparkan tiga strategi gaet anak muda pada pemilu

Elshinta.com, Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryant...
Pengamat sebut Kaesang lebih tepat maju eksekutif tahun 2029
Jumat, 27 Januari 2023 - 16:35 WIB

Pengamat sebut Kaesang lebih tepat maju eksekutif tahun 2029

Elshinta.com, Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Abdul Hakim menyebut p...
Azwar Anas sebut Permenpan RB 1/2023 akomodasi usulan pejabat fungsional
Jumat, 27 Januari 2023 - 15:59 WIB

Azwar Anas sebut Permenpan RB 1/2023 akomodasi usulan pejabat fungsional

Elshinta.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azw...
Siti Zuhro ingatkan mata rantai politik dinasti harus diputus
Jumat, 27 Januari 2023 - 15:47 WIB

Siti Zuhro ingatkan mata rantai politik dinasti harus diputus

Elshinta.com, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Prof. DR. Siti Zuhro menanggapi bahwa se...

InfodariAnda (IdA)