Elshinta.com - Indeks Pembangunan Manusis (IPM) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah memperoleh penilaian yang tinggi, yakni sebesar 77,94. Nilai ini merupakan yang tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah untuk tingkat kabupetan. Selain itu, angka pengangguran Sukoharjo tahun 2022 sebesar 7,61 persen dan kemiskinan ektrem 0,36 persen, menjadi terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.
Seperti disampaikan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sukoharjo Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Sabtu (28/1).
Bupati menyampaikan, untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 2,67 persen yang merupakan terendah ketiga se-Jawa Tengah. Sedangkan tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. "Capaian tersebut janganlah membuat kita terlena karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan," pesan bupati.
Dari aspek sosial, lanjutnya, mengenai persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ektrem menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Selain juga persoalan stunting perlu mendapatkan perhatian lebih. Konvergensi dan sinergitas dalam penanganannya harus dijalankan dengan baik, agar target nasional sebesar 14 persen tahun 2024 terwujud.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yakni menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Secara normatif. tambah dia, RKPD tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD tahun 2021-2026, namun secara faktual merupakan pelaksanaan tahun terakhir, karena setelah Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 akan disusun RPJMD baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.
Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 mempunyai nilai strategis, pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mengakselerasi proses pembangunan yang ada, agar visi misi yang ada bisa diwujudkan. Untuk mendukung hal tersebut, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu pintu masuk yang diharapkan bisa mewadahi/menampung aspirasi masyarakat agar kualitas pembangunan daerah nantinya menjadi lebih kuat dan bermartabat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sukoharjo, Rudiyanto menyebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sukoharjo 2024 bertema "Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah".
