Elshinta.com - Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, didesak mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia oleh ribuan demonstran mahasiswa di gedung DPR/MPR RI pada 29 Januari 2001 karena tuduhan skandal korupsi.
Desakan sejak akhir tahun 2000
Pada Jumat, 10 November 2000, desakan tersebut disampaikan 300 pemuda yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Islam di Gedung MPR/DPR RI. Demonstran menilai dengan ditemukannya banyak persoalan, seperti Skandal Bulog, Sultan Brunei, dan perselingkuhan, mengindikasikan bahwa cara-cara Orba dipraktikkan pula oleh pemerintahan Gus Dur.
Dugaan kasus-kasus yang menyasar Gus Dur itu lah yang membuat kepercayaan masyarakat jadi turun. Apalagi, berbagai kasus tersebut tak pernah diklarifikasi presiden. Itu sebabnya, mahasiswa mendesak agar MPR mencabut Tap MPR Nomor VII tentang pengangkatan Gus Dur sebagai Presiden.
Meski begitu, pada akhirnya para pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai unsur organisasi Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Al Irsyad, Pemuda Muhamadiyah, Himpunan Mahasiswa Muslim Antarkampus dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan. Misalnya saja dengan menuntaskan berbagai masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tak hanya itu saja, massa aksi juga meminta agar kasus-kasus yang terjadi di era reformasi bisa dituntaskan dan dibawa ke ranah hukum. Permintaan lainnya adalah agar elite politik bisa meredam konflik horizontal. Sebab, para politisi yang ada di DPR/MPR dinilai hanya bermanuver, sehingga perubahan yang berarti tak terwujud.
Gus Dur didesak mundur di awal tahun 2001
Di awal tahun 2001 itu, aksi mahasiswa mendesak mundurnya Gus Dur dari kursi presiden pun kembali muncul.
Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi se-Jawa menggelar mimbar bebas di halaman Universitas Trisakti, pada Rabu, 24 Januari 2001 siang. Massa aksi meminta pertanggungjawaban Presiden Gus Dur menyangkut Skandal Bulog dan penerapan agenda reformasi. Tiga mantan Menteri Kabinet Persatuan Nasional, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Bambang Sudibyo didaulat massa untuk menyampaikan orasi di atas mimbar.
Mahasiswa yang tergabung dalam Majelis Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia menyerukan kepada Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Akbar Tandjung untuk mundur dari jabatan mereka.
Bagi para mahasiswa aksi tersebut, para elite politik itu telah mengkhianati agenda reformasi, termasuk telah mengaburkan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Buloggate, dan Bruneigate. Mereka pun menuding anggota legislatif telah terkontaminasi virus Orde Baru.
Sementara itu, di depan Gedung DPR, kelompok anti-Gus Dur yang berada di bawah Pergerakan Islam untuk Tanah Air dan Persatuan Pemuda Islam, juga menggelar unjuk rasa. Mereka meminta Panitia Khusus Buloggate dan Bruneigate tak gentar untuk mengadili Gus Dur dan menurunkannya dari posisi orang nomor satu di Indonesia.
Selain Jakarta, mahasiswa di berbagai daerah juga menggelar aksi sejenis. Puluhan mahasiswa Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, berdemo di DPRD Sulsel. Mereka merasa kecewa dengan kinerja Gus Dur yang tak mampu mewujudkan perbaikan di segala bidang.
Bahkan, mereka menuding Gus Dur bukan menegakkan hukum, tapi malah melecehkan hukum. Keengganan Gus Dur memberi keterangan dalam perkara Buloggate dan Bruneigate dituding sebagai wujud arogansi kekuasaan.
Suhu politik mulai panas pada 27 Januari 2001. Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk dalam anarkisme menyusul merebaknya kasus penyalahgunaan dana karyawan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) sebesar Rp 35 miliar. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.
Lalu pada 29 Januari 2001, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pun kembali bergejolak. Kala itu, ribuan mahasiswa menyerbu Gedung DPR/MPR dan meminta Gus Dur mengundurkan diri dari kursi presiden dengan alasan keterlibatanya dalam skandal korupsi Bruneigate dan Buloggate.
Kala itu, kasus buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada Gus Dur dalam bentuk memorandum. DPR meminta Presiden Gus Dur kembali berkerja sesuai GBHN yang diamanatkan
Sumber: asumsi.co
