Elshinta.com - Plt.Bupati Langkat diwakili Sekda Kabupaten Langkat Amril, menghadiri acara penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Jl. Sei Besitang No.3 Medan.
Sesuai dengan surat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Nomor : B/0006/PC.01.04-02/I/2023 20 Januari 2023 serta Menindaklanjuti hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 34 Pemerintah Daerah se Sumatera Utara Tahun 2022 sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Desember 2022 di Jakarta.
34 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara hadir untuk menerima hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara yang langsung diberikan kepada pejabat berwenang atau yang mewakili untuk menerima hasil penilaian tersebut. Kabupaten Langkat meraih peringkat kelima tingkat Provinsi dengan katagori jelas tinggi jumlah nilai 87,8.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menjelaskan 10 besar nilai tertinggi se Indonesia secara langsung diundang untuk menerima sertifikat di Jakarta, dari 10 besar tersebut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke 5 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Jenis penilaian fokus pada pemeriksaan standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat sanksi mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya menyediakan standar pelayanan publik yang layak.
"Dari penilaian terbagi menjadi tiga zona yakni hijau, kuning dan merah," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Minggu (29/1).
Perwakilan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatra Utara dapat berhadir diacara penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Tentunya tugas utama Ombudsman menerima pengaduan-pengaduan masyarakat demi perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah demi memberikan penilaian-penilaian serta meningkatkan perkembangan-perkembangan di kabupaten/kota.
Hal ini untuk kemajuan yang sangat relatif bukan membanding-bandingkan namun meningkatkan kualitas demi kepatuhan dalam menjalani pelayanan publik kepada masyarakat. "Namun kami sudah menghadap kepada bapak presiden dengan kinerja kami, beliau menugaskan agar nilai kepatuhan agar menjadi opini pelayanan publik seperti BPK yang bisa langsung turun untuk mengaudit. Namun tentu semua ini harus melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
