Elshinta.com - Sejumlah pelaku perhutanan sosial mengapresiasi program-program perhutanan sosial besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah memberikan dampak perhutanan sosial.

Apresiasi itu disampaikan perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Desa yang diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Profesor San Afri Awang dari Gema Perhutanan Sosial menjelaskan hasil risetnya di beberapa daerah menyebut petani penerima program perhutanan sosial Presiden Jokowi mendapat manfaat berupa pertambahan luas lahan garapan.

"Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektare sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada perhutanan sosial (PS), mereka menerima SK dari kebijakan Presiden, itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi rata-rata," kata San Afri dalam keterangan BPMI Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.

Hal itu, lanjut San Afri, memberi dampak peningkatan pendapatan petani.

Ia mencontohkan penelitiannya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana pendapatan petani meningkat rata-rata tiga kali lipat, dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3 juta per bulan setelah menerima program perhutanan sosial.

"Saya kira ini sangat luar biasa dan ini riil kerja-kerja yang inisiatif masyarakat sendiri, tapi kebijakannya pemerintah. Ia bisa mengkapitalisasi modal sosial mereka untuk penambahan pendapatan mereka," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pelaku perhutanan sosial menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi, termasuk penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda.

"Beberapa usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti, misalnya nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya," kata San Afri.

Sementara itu perwakilan Gema Perhutanan Sosial lain, Siti Fikriyah Khuriyati berharap agar seluruh SK perhutanan sosial di Pulau Jawa bisa selesai pada akhir 2024, mengingat luas lahan yang tidak terlalu besar.

Sesudah penyelesaian tersebut, Siti menilai pemerintah bisa melanjutkan penataan serupa di luar Pulau Jawa.

"Jadi kalau bisa sebelum 2024 semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kita ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Itu warisan luar biasa," ujar Siti.