Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten  Boyolali, JawaTengah menerima penghargaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Kementerian Perhubungan RI. Di Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali menerima penghargaan tersebut bersama Kabupaten Semarang dan Wonogiri. 

Kabupaten Boyolali berhasil ujudkan pengaturan birokrasi zero pungutan liar (Pungli) katagori akreditasi A dan percepatan layanan masyarakat pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Boyolali.

Penghargaan itu diserahkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI Hendro Sugiatno, didampingi Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati, dan diterima langsung  Kepala Dishub Kabupaten Boyolali, Muhammad Arief Ardianta di Milenium Hotel Sirih Jakarta Pusat seperti 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Hendro Sugianto mengatakan, sesuai  Rencana Umum Nasional Keselamatan, pihaknya mendapatkan tanggung jawab pada kendaraan yang berkeselamatan. Untuk itu, pengunjian kendaraan bermotor harus dilakukan.

“Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus sesuai dengan norma, stanar, prosedur dan kriteria,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Sabtu (4/2). 

Dilanjutkan olehnya, melalui akreditasi UPUBKB pihaknya berharap mampu melakukan perbaikan pelayanan publik saat pengujian kendaraan bermotor.

Di sisi yang lain, Arief berharap dengan akreditasi tersebut semua pelayanan dapat dilakukan berbasis aplikasi untuk mendukung proses pemberantasan korupsi di Kabupaten Boyolali.

“Bahwa layanan kita berbayarnya dengan online, dengan Bank Jateng. sehingga tidak ada lagi ketemu orang dengan orang, dalam pembayaran. Hal ini sangat mengurangi  kemungkinan terjadinya kolusi maupun penyimpangan. Itu salah satu upaya kita dalam memberikan pelayanan sehingga tetap berjalan dengan baik tetapi juga bisa menekan kemungkinan terjadinya korupsi di dalam pelayanan,” ungkapnya.

Setiap hari, Dishub Kabupaten Boyolali yang melayani 10-15 kendaraan dengan adanya kebijakan tersebut pelaksanaan uji kendaraan akan semakin tinggi. Melalui uji kendaraan baik kendaraan angkutan barang maupun penumpang mampu memberikan keselamatan bagi masyarakat.

“Kita memberikan keselamatan, safety untuk para pemilik kendaraan angkutan. Sehingga mereka dapat berjalan memberikan layanan kepada masyarakat baik itu angkutan barang maupun orang dengan aman tetapi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” harapnya.