Dukung aksi, Jumhur katakan ERP bentuk diskriminatif terhadap rakyat

Elshinta.com - Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Predator (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI untuk menolak diberlakukannya ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, Rabu (8/2) kemarin.

Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang hadir di aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintaif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak. "Penerapan ERP ini dinilai sangat memberatkan pengendara khususnya ojek dan driver online karena pastinya akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari. Ini pastinya akan menggerus pendapat mereka yang sudah cekak itu," ujarnya.

“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojek Online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah”, tegas Jumhur.

Dia juga menegaskan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.

Menurut Jumhur, bila ERP diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta. "Bila di Jakarta di berlakukan, maka di kota-kota lainnya pun kelak pasti akan diberlakukan," ujarnya.

Jumhur menegaskan, jika Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara ojek online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.