Elshinta.com - Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) bersama sejumlah elemen menggelar konsolidasi yang bertema Penolakan Perppu Cipta Kerja di Kepresma Usakti, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Acara yang dibuka dengan pembacaan puisi berjudul “Apa Kabar” yang dibacakan oleh Syahdan Husein (Bangsa Mahardika / Blok Politik Pelajar) itu sempat tersendat karena tidak diizinkannya acara digelar di Plaza Taman Trisakti oleh pihak Fakultas dan keamanan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti, Vladima Insan Mardika. Hingga akhirnya acara digelar di Sekretariat Kepresma.
Konsolidasi tersebut diikuti oleh 30 lembaga dari berbagai elemen mulai dari kalangan organisasi mahasiswa, komunitas, hingga serikat buruh yang hadir dalam konsolidasi yang diinisiasi oleh Usakti.
Konsolidasi tersebut merupakan kelanjutan dari gelaran konsolidasi sebelumnya yang diadakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka).
Dan bila tidak ada perubahan keputusan, selanjutnya akan diakhiri dengan konsolidasi yang akan digelar di Universitas Indonesia pada 27 Februari 2023 mendatang.
Dalam acara konsolidasi tersebut berbagai pihak sepakat untuk menolak Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden pada 30 Desember 2022 sebagai tuntutan utama.
Adapun konsolidasi tersebut menyepakati 9 tuntutan yang akan dilontarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sembilan keputusan itu di antaranya, cabut Perppu Cipta Kerja, Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, taati konstitusi yang berlaku, tolak electronic road pricing (ERP) dan cabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat dan pro terhadap oligarki (KUHP, UU Minerba).
Aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2023 di depan Gedung DPR secara serentak dari berbagai elemen masyarakat demi persatuan perjuangan.
Baik buruh dan mahasiswa menyerukan masyarakat Indonesia secara lebih luas untuk terus mendukung dan berjuang bersama melawan rezim yang dinilai bobrok dan pro terhadap oligarki.
