Elshinta.com - Azerbaijan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Kelompok Kontak Gerakan Non-Blok (GNB) pada Kamis di Kota Baku yang membahas pemulihan global pascapandemi COVID-19.
Dalam pidatonya pada pertemuan itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev selaku Ketua GNB mengambil inisiatif untuk memobilisasi upaya global melawan COVID-19.
Sebagai Ketua GNB, tujuan kami adalah membela keadilan dan hukum internasional. Tepat setelah awal pandemi, GNB mengambil inisiatif untuk memobilisasi upaya global melawan COVID-19,” ujar Aliyev dalam pertemuan itu.
Dia mengatakan kepemimpinan GNB dalam dalam memobilisasi upaya global sekali lagi menunjukkan pengaruh dan tanggung jawab gerakan tersebut.
Menurut Aliyev, GNB menginisiasi KTT tingkat kepala negara dan pemerintahan secara daring pada Mei 2020. KTT tersebut memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Non-Blok yang menyusun pangkalan data.
"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggunakan pangkalan data ini sebagai referensi untuk mengidentifikasi kebutuhan negara anggota GNB dalam mengatasi pandemi,” kata dia.
Pada KTT 2020 itu, Aliyev mengusulkan sidang istimewa dalam Sidang Umum PBB pada tingkat pimpinan. Usulan itu mendapat banyak dukungan dari negara-negara anggota PBB.
Sidang istimewa tersebut digelar pada Desember 2020 dengan dihadiri lebih dari 70 kepala negara dan pemerintahan. Sidang itu menekankan perlunya peningkatan solidaritas internasional dan mengakui kepemimpinan GNB dalam perang melawan virus corona.
“Kami menganggap 'nasionalisme vaksin' oleh beberapa negara kaya, antara lain, sebagai hambatan serius dalam upaya melawan pandemi," kata Aliyev.
Dia menambahkan bahwa GNB memprakarsai dua resolusi tentang akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara, yang diadopsi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum PBB pada 2021.
Dia mengatakan Azerbaijan memberikan dukungan keuangan dan kemanusiaan terkait COVID-19 ke lebih dari 80 negara, sebagian besar adalah anggota GNB, baik melalui saluran bilateral maupun WHO.
Pertemuan tingkat tinggi di Baku itu dihadiri kepala negara dan kepala pemerintahan dari sekitar 70 negara, termasuk Bosnia dan Herzegovina, Turkmenistan, Uzbekistan, Irak, Libya, Kuba, Gabon, Tanzania, Aljazair, dan Kenya, serta perwakilan organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) dan Kantor PBB di Jenewa.
