Elshinta.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menyatakan, pertumbuhan ekonomi Papua Barat saat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh relaksasi usaha masyarakat sejalan dengan pemulihan perkekonomian nasional dan global. 

“Kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha pertumbuhan terbesar disumbangkan dari pertambangan, dan industri pengolahan serta diikuti industri jasa. Sedangkan dari sisi pengeluaran yang positif didorong oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah,”kata Pj Gubernur Paulus Waterpauw, Kamis (2/3).



Ia mengatakan, setelah adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan daerah, maka  PT Bank Pembangunan Daerah Papua pun melakukan langkah-langkah strategis, berkolaborasi dengan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta untuk meningkatkan bisnis melalui pinjaman atau kredit ataupun bisnis lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Papua.



Lanjut Waterpauw, dengan perkembangan ilmu teknologi berbasis digital menuntut semua pihak untuk mengikuti perkembangan teknologi di segala sektor termasuk sektor perbankan.

“Teknologi ini untuk mendorong pelayanan operasional di kantor cabang dan kantor cabang pembantu agar cepat dan tepat sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.



Waterpauw menyebutkan, bahwa manajemen bank Papua bersama jajarannya membuat prosedur dan mekanisme yang sederhana dengan tetap memperhatikan kehati-hatian untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik bank dan masyarakat sebagai nasabah. 



Bahkan, Direksi pun membuat kebijaksanaan strategi dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi serta menyiapkan infrastruktur dasar termasuk teknologi digital yang memadai untuk memfasilitasi pelayanan dan menjawab tantangan atau persaingan secara global maupun persaingan industri jasa perbankan di tanah Papua. 


"
Selain itu, otoritas jasa keuangan (OJK) juga telah merevisi syarat modal disetor bagi penanganan bank baru di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 12 /pojk.03/2021 tentang bank umum," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (3/3). 

Dalam aturan tersebut dinyatakan bagi mitigasi bank berbadan hukum indonesia (BHI) menetapkan syarat modal minimal Rp 10 triliun.Nilai ini naik aturan tinggi dibandingkan sebelumnya yakni Rp 3 triliun.



“Saat ini tidak mudah untuk mendirikan sebuah bank. karena itu mari kita mantapkan tekad dan kerjasama kita untuk memperbesar bank Papua yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan ekonomi di tanah Papua, demikian pula Bank Papua akan hadir di hati setiap orang di tanah Papua,”ungkap Waterpauw.
 


Ia berharap kepada manajemen dan jajaran Bank Papua agar menjalankan bisnis bank secara profesional dengan mengembangkan potensi-potensi bisnis yang strategis, untuk meningkatkan pendapatan atau laba yang signifikan bagi bank Papua.