Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan, serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Rabu (8/3) siang.

Di hadapan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang hadir, Ganjar menyampaikan banyak keluhan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LaporGub soal jalan rusak. Baik jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, serta jalan desa dan kelurahan.

Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk serius dalam merespons persoalan jalan rusak, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secepat mungkin.

"Saya minta seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan sekarang karena ini menjaga keselamatan rakyat. Maka saya minta laporan mereka, saya minta hitung jumlah lubangnya, progresnya dilakukan" ujar Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com.

Aduan terbanyak yang masuk ke aplikasi LaporGub soal kerusakan jalan kabupaten dan kota (1.358), kerusakan jalan desa dan kelurahan (895), permohonan bantuan pemerintah (759) dan kerusakan jalan provinsi (548).

Pemprov Jateng pun telah menindaklanjuti 778 aduan untuk jalan kabupaten dan kota, 558 aduan untuk jalan desa dan kelurahan, serta 126 aduan untuk jalan provinsi dengan kecepatan respons aduan rata-rata LaporGub 2 hari 14 jam 53 menit setelah masuknya aduan.

Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk lebih tanggap dan lebih cepat dalam merespons aduan yang masuk, khususnya aduan soal jalan rusak agar dapat segera diperbaiki.

"Komplain dari masyarakat cukup banyak, sedangkan itu ada jalan pusat, jalan provinsi, kabupaten, kota sampai desa. Maka ini saya kumpulkan kawan-kawan untuk ada yang bisa merespons ini secara langsung," jelas Ganjar.

Untuk mempercepat perbaikan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat, Ganjar juga menyiapkan skema alokasi anggaran darurat untuk membantu percepatan.

Ganjar juga menargetkan optimalisasi perbaikan jalan, untuk persiapan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.

"Selama bulan Maret tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa kita sedot, maka anggaran darurat yang kita optimalkan untuk membereskan persoalan itu," kata Ganjar.