Elshinta.com - Penanganan abrasi bantaran di wilayah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah belum terselesaikan, muncul keluhan banyaknya hunian liar di sepanjang bantaran Kali Jenes Pabelan, Kartasura. Lokasi yang masih dibawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Permasalahan yang terus muncul kepermukaan ini perlu segera mendapatkan tanggapan serta penanganan serius dari pengelola sungai, hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi.

Menurut dia, munculnya persoalan penananganan wilayah sungai di Sukoharjo akan terus bertambah karena tidak ada tindak lanjut dari BBWSBS. Protes keras pemerintah daerah beberapa waktu lalu karena abrasi mengancam keselamatan warganya juga belum ditanggapi. Ditambah persoalan hunian liar dibantaran sungai yang berakibat pada penyempitan aliran sungai berpotensi menyebabkan banjir. Hunian liar dibantaran sungai ini berupa rumah permanen dan sudah ada sejak bertahun -tahun lalu.

"BBWSBS seakan tutup mata dengan maraknya pembangunan rumah permanen dibantaran sungai. Padahal itu wewenangnya," kata Wawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Kamis (16/3).

Wawan mengatakan, protes warga di sekitar aliran sungai meminta fasilitasi agar mendesak pihak terkait melakukan penertiban untuk normalisasi wilayah sungai. Sebab, kekhawatiran ancaman banjir akan terus meningkat sejalan dengan kondisi sungai yang menyempit. Belum lagi persoalan klasik kebiasaan warga membuang sampah kesungai sulit diawasi. Hal ini juga akan menimbulkan masalah yang berkepanjanganan tanpa ada tindakan tegas dari pengelola sungai.

"Seharusnya ada prioritas penanganan kalau alasan mereka adalah anggaran," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyinggung kewenangan pengelolaan kawasan aliran sungai ada pada BBWSBS tetapi yang terjadi selama ini, pemerintah daerah yang menjadi sasaran protes warga. Pemkab Sukoharjo terkendala pada aturan dalam mengeksekusi kebijakan terkait Bengawan Solo dan anak anak sungainya, karena memang diluar kewenangannya. Dilain pihak, warga Sukoharjo terdampak ancaman bencana baik itu abrasi atau banjir karena kondisi sungai kurang mendapatkan prioritas penanganan dari pengelola.