Elshinta.com - Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) pada Jumat memulai proses untuk menormalkan kesepakatan berbagi informasi intelijen militer dengan Jepang, menyusul kesepakatan puncak antara pemimpin kedua negara pada hari sebelumnya.

Kementerian Pertahanan mengatakan mereka telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri yang isinya meminta langkah-langkah untuk menormalkan Kesepakatan Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA).

Kementerian Luar Negeri diharapkan segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai tanggapan, kata beberapa pejabat.

Pada Kamis, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan setuju untuk "sepenuhnya menormalkan" pakta militer selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, sebagai bagian upaya merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dengan lebih baik.

Ditandatangani pada 2016, GSOMIA dipandang sebagai simbol kerja sama keamanan yang langka antara Seoul dan Tokyo.

Pada 2019, mantan pemerintahan Presiden Moon Jae-in memutuskan untuk menghentikannya sebagai protes atas pembatasan ekspor Tokyo terhadap Seoul di tengah perselisihan tentang mobilisasi Jepang terhadap warga Korea untuk melakukan kerja paksa selama Perang Dunia II.

Keputusan itu kemudian ditangguhkan tetapi menyebabkan kerentanan terhadap dasar justifikasi hukum kesepakatan tersebut.