Elshinta.com - Proyek Tanggul Pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A tersisa sepanjang 11,112 kilometer di Jakarta Utara masuk dalam usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota pada tahun ini.
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan usulan atau rencana pembangunan NCICD memang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakarta Utara 2023 pada Jumat (17/3).
Pembangunan NCICD Fase A atau yang biasa disebut tanggul pantai merupakan proyek strategis nasional yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air untuk membangunnya di sepanjang garis pantai Jakarta.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 20 Januari 2023, menyebutkan kewajiban membangun tanggul pantai dari Kementerian PUPR adalah sepanjang 11 kilometer (km) dan sekitar 21 km lagi itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Setelah ditinjau kembali, ternyata Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul pantai sepanjang 11 kilometer.
“Dari 22 kilometer oleh DKI ini ada revisi yang kami mengeluarkan area Pelindo sama Tanjung Priok itu tersisa tinggal 11 kilometer. Nah 11 kilometer itu yang kami akan bangun tiga tahun ke depan,” katanya.
Fase A tersebut membentang pada tujuh kawasan di Jakarta Utara, antara lain Kamal Muara, Nizam Zachman Timur, Muara Angke, Kali Blencong, Sunda Kelapa dan Pantai Mutiara.
Wali Kota Ali menjelaskan, usulan berkaitan dengan NCICD masuk berkenaan dengan penanggulangan banjir rob, bersama usulan perbaikan jalan sepanjang Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Selanjutnya, hasil Musrenbang Jakarta Utara 2023 akan kembali diteruskan pembahasannya dalam Musrenbang Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada pekan mendatang.
Namun, menurut Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, pihaknya sudah mengkategorikan berbagai usulan menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi 129 usulan, dengan prakiraan anggaran mencapai Rp66,736 miliar, untuk diakomodir pada 2023.
Bagian kedua berisi 920 usulan kegiatan, dengan prakiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp538,787 miliar, untuk diakomodir pada 2024, dan terakhir bagian ketiga berisi 28 usulan kegiatan dengan prakiraan anggaran Rp66,563 miliar untuk diakomodir pada 2025.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sudah menyatakan akan mendahulukan pembahasan usulan atau rencana pembangunan tingkat kota yang dinilai berdampak langsung kepada warga, seperti soal penanggulangan banjir dan penanganan kemacetan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap program pengendalian banjir sebagai salah satu agenda prioritas yang krusial untuk dicarikan solusinya di bawah kepemimpinannya.
“Terkait banjir ini, karena menyangkut keselamatan warga yang juga dipengaruhi oleh faktor alam. Kami menyiapkan berbagai langkah antisipasi hingga penanganan yang cepat dan tuntas,” kata Heru.
