Elshinta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pemerintah telah memutuskan menggelar pilkada serentak pada 27 November 2024 dan pemilu legislatif, presiden, dan DPD pada 14 Februari 2024," ujar Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Syaiful Darmawan melalui keterangan yang diterima di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan dengan adanya Pilkada dan Pemilu 2024, maka ASN di daerah ini diminta menjaga netralitas.

"Gubernur Lampung berpesan kepada semua ASN untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024 yang dilaksanakan tahun depan," ucapnya.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada membutuhkan dukungan segenap unsur kelembagaan dan pemangku kepentingan agar optimalisasi pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

"Selain dukungan, pelaksanaan pemilu dan pilkada memerlukan pengawasan dan penanganan, guna menciptakan ketertiban di tengah masyarakat yang memiliki pilihan partai politik beragam," katanya.

Ia mengatakan untuk mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) jabatan legislatif yang diusulkan partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui pemilu, maka partai politik berhak untuk melakukan pemberhentian, dan pergantian kader yang didelegasikan menjadi anggota legislatif.

"Mekanisme PAW jabatan legislatif yang diusulkan partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui pemilu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014," ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya sosialisasi mengenai netralitas ASN menjelang pemilu dan mekanisme PAW jabatan legislatif dapat meminimalkan adanya sengketa.

"Jadi sosialisasi ini diharapkan mampu meminimalkan sengketa PAW dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa," tambahnya.
Oleh : Ruth Intan Sozometa Kanafi