Tantangan implementasi akselerasi peremajaan sawit rakyat

Elshinta.com - Green financing menjadi salah satu tren yang tengah booming, dimana penyaluran pendanaan dilakukan oleh sektor perbankan maupun institusi keuangan lain terhadap sektor yang berkelanjutan, seperti perkebunan kelapa sawit.

Dinamika perkembangan sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, salah satunya berkaitan dengan sangat rendahnya implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Warta Ekonomi menginisiasi Palm Oil Financing Forum: How Banks & Financial Institutions Support the Replanting Program untuk mendukung akselerasi program replanting sawit di Indonesia tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid yang diikuti oleh peserta dari Asosiasi Petani Sawit, Sektor Perbankan, Sektor Industri Keuangan, Para Profesional. Akademisi, Mahasiswa, dan Umum. Acara ini didukung oleh PT Pasifik Agro Sentosa, PT Pertamina (Persero) dan PT Triputra Agro Persada Tbk.

Sementara itu, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan menilai program PSR sangatlah dibutuhkan untuk keberlanjutan kelapa sawit Indonesia.

"Harapan kami selaku media agar stakeholder sejalan bersama-sama menuju kemajuan Indonesia, tentu kita semua paham program PSR memiliki urgensitas yang tinggi terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. kami menginginkan ada kolaborasi dan sinergi secara terintegrasi, termasuk pihak perbankan," ujar Ihsan dalam sambutannya saat membuka acara di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Ihsan melihat, perekonomian Indonesia terbilang kuat jika dibandingkan dengan perekonomian negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat. Jerman sendiri diketahui sudah memasuki fase stagflasi, sedangkan AS masih dalam tanda tanya besar terkait utangnya.

"Kondisi-kondisi ini hebatnya kemungkinan besar tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya akibat kehebatan industri kelapa sawit. Jadi betapa pentingnya industri ini, selain ada 16 juta orang yang terlibat, juga membantu perekonomian kita," ucapnya.

Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman sebagai keynote speaker turut menyampaikan apresiasinya kepada Warta Ekonomi karena telah menyelenggarakan forum yang penting ini.

“Kenapa penting ? Karena PSR merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan petani kecil yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup petani,” kata Rizal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Jumat (2/6).

Lebih lanjut dikatakan Rizal, jika berpedoman pada umur kelapa sawit yang 25 tahun maka dibutuhkan laju replanting sebesar 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan panen yang optimal. Pemerintah saat ini melalui BPDPKS telah menyiapkan dana untuk mendukung implementasi program PSR tersebut.

“Tentunya program pemerintah saat ini belum mampu memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR. Hal ini membuat peluang bagi peran di luar pemerintah termasuk swasta dan lembaga keuangan perbankan menjadi sangat penting untuk menyukseskan program PSR tersebut,” kata Rizal.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/PPHP Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Prayudi Syamsuri menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian telah menyiapkan Paket 5 in 1 Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, yang mana PSR menjadi salah satu fokus program yang bertujuan untuk membantu petani agar lebih berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan GAPKI Aziz Hidayat menyampaikan komitmen GAPKI dalam akselerasi program PSR melalui jalur kemitraan yang ditargetkan pada 2023 seluas 100 ribu hektar.

Dijelaskan Aziz, strategi akselerasi program PSR pola kemitraan oleh perusahaan mitra pekebun sawit rakyat antara lain Sosialisasi dan Pendataan (sosialisasi program PSR, penjelasan skema kemitraan, penjelasan skema kredit dan pembiayaan, pendataan pekebun, dan pengumpulan berkas kelengkapan administrasi).

Kemudian Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi); serta Pendampingan Pelaksanaan Peremajaan Sawit (land clearing tanpa bakar, ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, dan panen).

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung menyampaikan bahwa Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam satu dekade terakhir masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Kendala yang utama berkaitan dengan regulasi pemerintah terkait kawasan hutan dan yang kedua akselerasi program PSR khusus di tahun 2023 dengan pola 100 ribu hektar dan 80 ribu hektar yang memang belum optimal.

Hadir dalam kesempatan tersebut Division Head of Value Chain Assets & Product Development Division BRI Natalia Veronica menyebutkan bahwa pola pembiayaan PSR dalam siklus bisnis kelapa sawit dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai dana pendamping pada P1 – P3 hingga TM1 – TM2.

Pembiayaan KUR BRI ini dapat dilakukan dengan mekanisme individu dan/atau mekanisme kelompok dengan melibatkan mitra kerjasama sebagai off-taker (BUMN, Swasta, Koperasi). Adapun pembiayan KUR yang dapat digunakan yakni KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta.

Sementara itu, solusi yang ditawarkan BRI kepada individu petani agar mendapatkan dana pendamping untuk program PSR tersebut yakni petani harus bermitra dengan Perusahaan Inti melalui Koperasi atau Kelompok Tani sehingga relatif tidak memiliki permasalahan SLIK maupun sedang menikmati Kredit Komersial.

Tidak hanya itu, manfaat lain jika bermitra, Perusahaan Inti sebagai avalist dapat melakukan pendampingan untuk teknis budidaya dan bibit yang berkualitas, dan apabila terdapat kekurangan pembayaran karena produksi kurang atau harga TBS turun, kekurangan kewajiban ditanggung Perusahaan Inti.