Aksi blokade jalan dan segel kantor pemerintah hambat investor masuk Papua Barat

Elshinta.com - Aksi blokade jalan dan perkantoran pemerintahan maupun fasilitas umum lainya kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat yang berunjuk rasa di Provinsi Papua Barat hingga berakhir ricuh. Tindakan ini berdampak pada aktifitas perekonomian masyarakat di wilayah setempat.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta warga agar menghentikan tindakan menyegel dan memblokade kantor atau instansi pemerintah karena berdampak buruk bagi citra Papua Barat di mata investor.

Ia mengatakan saat ini Papua Barat membutuhkan investor untuk menanam modal agar bisa menggairahkan perekonomian di daerah ini.

“Banyak investasi sudah mulai melirik di kita. Jadi saya mohon dengan sangat untuk dukung kebijakan negara dan pemerintah. Mohon dengan sangat agar tua-tua adat, agama, tua-tua masyarakat duduk dan bicara dengan baik tentang apa yang kita kerjakan bersama,” jelas Paulus Waterpauw seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (5/6).

Dijelaskan dia, pihak investasi akan masuk apabila kondusifitas keamanan dan kenyamanan masyarakat terjaga dengan baik. “Tapi kalau kita sudah sistem palang, blokade itu jangan harap investasi masuk. Hari ini bapak/ibu daerah-daerah di luar Papua sangat subur dan kehidupannya maju karena investor masuk, kita lihat Maluku Utara, Sulawesi Utara, Barat, NTT, NTB dan daerah lainnya di sana sekarang kebijakan-kebijakan pusat karena didukung oleh masyarakat,”ujarnya.

Waterpauw mengungkapkan wilayah Papua Barat sangat luas, namun kurang dilirik investor asing maupun nasional karena tindakan masyarakat adat yang kerap memblokade jalan dan menyegel kantor pemerintah serta lainnya.