Bupati Said sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2023

Elshinta.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kembali menggelar sidang paripurna pada Rabu (16/08/2023) di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto. Agenda sidang kali ini dalam rangka penyampaian Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023.

Agenda rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Marsono, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fuadi, Eko Mujiono dan Muslimin ini juga dihadiri oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, Wakil Bupati Wahyu Irawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.

Nota Keuangan disampaikan Bupati Boyolali, M Said Hidayat yang didasarkan pada pertimbangan keadaan dalam tahun berjalan terjadi hal–hal mendesak yang harus segera dilakukan penanganan dan penyesuaian. Antara lain melakukan review belanja karena untuk menyesuaikan realisasi belanja dimana terdapat anggaran lebih maupun anggaran kurang di masing-masing OPD.

“Optimalisasi pencapaian sasaran dengan menjabarkan SiLPA tahun 2021, pengalokasian anggaran untuk mendukung program prioritas dalam rangka mencapai target Perubahan RKPD dan RPJMD, penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” ungkap Bupati Said seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

Dijelaskan bahwa Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diestimasi sebesar Rp2.344.876.762.000 naik sebesar Rp34.541.432.000 dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.310.335.330.000.

“Dari pencermatan dan penajaman saat pembahasan akhirnya muncul kesepakatan atas Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.482.162.232.000 terjadi kenaikan sebesar Rp139.443.175.000 dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.342.719.057.000,” ungkap Bupati Said.

Dengan memperbandingkan antara pendapatan dan belanja menimbulkan konsekuensi defisit anggaran sebesar Rp137.285.470.000.

“Namun besaran defisit anggaran tersebut direncana kanakan ditutup dari Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022,” kata Bupati Said.

Dilanjutkan olehnya, Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp159.785.470.000, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp22.500.000.000, Dengan mengakumulasikan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut, maka diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp137.285.470.000 yang sekaligus digunakan untuk menutup defisit antara Pendapatan dengan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023.