PJ Gubernur Sultra ungkap analisis lima tantangan Provinsi Sultra

Elshinta.com - Acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, kepada PJ. Gubernur Sultra, Konjen Pol (P) Andap Budhi Revianto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra pada tahun 2016-2028 berlangsung di Aula Pola, Kantor Gubernur Provinsi Sultra .

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sultra mengatakan, “berdasarkan pemetaan dan analisis sementara yang dilakukan, terungkap ada lima tantangan di Provinsi Sultra yang perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama.”

Kelima tantangan yang dimaksud, yaitu pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terjadi lonjakan angka kemiskinan di sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43%. Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak, termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, PJ. Gubernur Sultra mengatakan, tantangan ketiga di Provinsi Sultra, yaitu “terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi di Sultra, yaitu: (1) lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan; (2) adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (3) lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset; serta (4) permasalahan administrasi barang habis pakai.”

Adapun tantangan keempat menurut PJ Gubernur Sultra, didasari hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, “terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama, yaitu: pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.

Sedangkan kelima berdasarkan, didasari hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra, adalah terkait Pemilu 2024. PJ Gubernur Sultra menyampaikan hasil evaluasi Bawaslu, “terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024, yakni: (1) praktik politik uang; (2) potensi isu sara, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial; dan (3) netralitas ASN".