Komisi B DPRD DIY desak Pemda 'sat-set' antisipasi melambungya harga beras

Elshinta.com - Kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir telah dirasakan warga. Kenaikan tajam harga komoditas pangan beras membuat ibu-ibu rumah tangga mengeluh.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan Pemda DIY harus bergerak cepat atau sat-set mengambil langkah antisipatif mengingat kebutuhan pokok khususnya beras rawan dipolitisasi. Apalagi harga beras semua jenis mengalami kenaikan yang tentu menambah beban pengeluaran masayarakat.

"Harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat, " ujarnya.

Politisi PDIP yang akrab disapa Ndari ini mengungkapkan berdasar pemantaunya dilapangan, harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kg dari harga dua hari lalu. Tercatat, September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per Kg. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kg. Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi.

"Kami berharap harga beras ini segera kembali keposisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat, " imbuhnya

Dari hasil pemantauan lapangan yang diakukanya di beberapa pedagang beras di Yogyakarta. Ditemukan memang ada kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium. Meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan, "imbuhnya.

Menurut politisi perempuan DPRD DIY ini, karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya.

Ia mengusulkan ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini. Dalam jangka pendek, jika dipandang perlu Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran. Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.

Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.

Dalam jangka panjang, program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan.

"Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian, " pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.