Datangi Kudus, Wakil Ketua MK ajak masyarakat tolak politik uang
Politik uang menjadi pemicu sengketa saat pemilihan umum (pemilu). Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra menjelaskan bimbingan teknis untuk penyelenggara Pemilu, calon peserta, dan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan Pemilu. Terutama mencegah politik uang yang selama ini masih marak terjadi di masyarakat.
Sumber foto: Sutini/elshinta.com.Elshinta.com - Politik uang menjadi pemicu sengketa saat pemilihan umum (pemilu). Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra menjelaskan bimbingan teknis untuk penyelenggara Pemilu, calon peserta, dan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan Pemilu. Terutama mencegah politik uang yang selama ini masih marak terjadi di masyarakat.
"Kalau semua pihak menerima hasil Pemilu dengan baik, tentunya tidak ada lagi aduan terkait perselisihan saat Pemilu. Kami mencegah hal itu dengan mengadakan bimtek salah satunya mencegah politik uang," ujarnya, di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat (15/9).
Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat menjelaskan permasalahan saat ini lebih berat karena banyak oknum yang berbohong kala persidangan MK. Dahulu, founding fathers legowo menurunkan egonya demi mempersatukan Indonesia. Ia mengajak masyarakat meningkatkan persatuan demi bangsa.
"Padahal, pernyataan mereka disumpah menurut agama masing-masing. Tapi masih banyak kebohongan. Ini PR nya. Mari kita sama-sama perkuat nilai Pancasila," ajaknya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.
Sementara itu, kedatangan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat ke Kabupaten Kudus disambut hangat Bupati Kudus Hartopo. Kesempatan ini sangat berharga terutama mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan kondusif.
Bupati menjelaskan beberapa perwakilan masyarakat lintas sektoral hadir dalam sarasehan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemilu dan berbagai sengketa yang telah dihadapi Mahkamah Konstitusi. Diharapkan, sarasehan dapat mencegah perselisihan pada Pemilu 2024.
"Kami mengundang masyarakat lintas elemen supaya semuanya ikut mengidentifikasi permasalahan yang selama ini dihadapi Mahkamah Konstitusi dan berupaya mencegah hal itu terjadi," ujarnya.
