217 ribu warga 3 kabupaten nunggak iuran BPJS Kesehatan
Tunggakan iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Cabang Kudus masih tinggi lebih dari Rp170, 9 milyar sampai bulan Agustus 2023. Tunggakan ini akumulasi dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Kudus, Jepara dan Grobogan, dengan total jiwa yang menunggak ada sebanyak 217. 861 jiwa.

Elshinta.com - Tunggakan iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Cabang Kudus masih tinggi lebih dari Rp170, 9 milyar sampai bulan Agustus 2023. Tunggakan ini akumulasi dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Kudus, Jepara dan Grobogan, dengan total jiwa yang menunggak ada sebanyak 217. 861 jiwa.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Heni Riswanti mengatakan tunggakan iuran ini kategori tinggi sehingga pihaknya melakukan berbagai upaya pendekatan kepada para penunggak. Termasuk upaya rehab dengan cara mengangsur. Saat ini ada 2.171 kepala keluarga yang ikut program rehab.
"Kami terjunkan petugas untuk mendatangi rumah-rumah warga yang menunggak dengan cara pendekatan. Bahkan untuk di Kabupaten Grobogan ada salah satu petugas yang berhasil menurunkan tunggakan cukup banyak dan menjadi petugas terbaik," katanya, Senin (17/9).
Dijelaskan, untuk di Kabupaten Kudus tunggakan ada sebesar Rp35, 9 miliar atau lebih dari 41 ribu jiwa, Kabupaten Jepara ada sebanyak Rp55, 04 miliar dengan total penunggak sebanyak 71 ribu jiwa lebih dan untuk Kabupaten Grobogan ada tunggakan sebesar Rp. 79,9 miliar dengan total warga yang menunggak ada sebanyak 104 ribu jiwa.
Heni menambahkan, peserta mandiri yang mengikuti Rehab dari sebanyak 2171 kepala keluarga terdiri dari 866 KK yang aktif atau presentase sebesar 39,8 persen sedangkan yang non aktif ada sebanyak 1305 KK atau 60,11 persen.
"Kami juga melakukan upaya perluasan kepesertaan program BPJS Kesehatan melalui program "Pesiar" atau program petakan, sisir, advokasi dan registrasi di kabupaten Kudus. Kami pilih Desa Colo Kecamatan Dawe kabupaten Kudus karena desa tersebut termasuk dalam kategori Desa maju berdasarkan data Kementerian Desa. Kami telah berkoordinasi dengan kepala desa Colo untuk mengadakan MCS atau BPJS keliling", imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (19/9).