Serius tangani stunting, Pemkab Kudus raih penghargaan dari Wapres RI

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah secara gigih berupaya menangani permasalahan stunting (gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi) agar kasus stunting di Kota Kretek bisa terus menurun. Upaya itu dimulai dari adanya Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/155/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Tak berhenti di situ, upaya konkret lainnya terus dilakukan seperti pemberian tablet zat besi (Fe) bagi remaja putri untuk mencegah anemia, pemeriksaan kehamilan sesuai standar 10 T dan pemenuhan gizi ibu hamil KEK. Selanjutnya, pemberian IMD pada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, dan pemberian imunisasi lengkap juga dilakukan.

Atas kerja keras bersama dengan seluruh stakeholder itu, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan penghargaan Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7,37 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin dan diterima Pj Bupati Kudus Bergas C. Penanggungan saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wapres, Jumat petang (6/10).

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Lebih jauh, Wapres menekankan, pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angka prevalensi stunting. Apalagi, pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen dan pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), prevalensi stunting sudah 0 (nol) di Indonesia.

"Target kita sudah jelas, yakni pada tahun 2024, prevalensi harus mencapai 14 persen dan diharapkan pada tahun 2030 nanti bisa 0 (nol) persen. Maka, komitmen pemerintah tidak pernah kendur,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (9/10).

“Satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara,” terang Wapres.

Pj Bupati Kudus Bergas C. Penanggungan mengaku penghargaan yang diberikan ini tidak datang secara tiba-tiba. Melainkan, berkat komitmen dan kolaborasi yang sudah berjalan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Sehingga, percepatan penurunan stunting dapat terlaksana dengan baik.

"Penanganan stunting di Kudus ini dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi, kebersamaan dan guyub ini menjadi kunci," jelasnya.

Tambahan alokasi fiskal dari pemerintah pusat harus dimaknai sebagai pemacu kinerja agar target prevalensi penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen bisa dicapai. Menurutnya, pemerintah daerah punya andil mewujudkan program nasional.

"Jadi, tambahan ini justru harus memacu kita agar bekerja lebih baik lagi, apalagi target nasional sebesar 14 persen harus terealisasi pada tahun 2024," jelasnya.