Hindari konflik batas wilayah, Pemkab Jayapura bahas tata ruang wilayah

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini tengah serius melakukan penataan wilayah setempat dengan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, salah satunya menyelenggarakan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan Kabupaten Jayapura.

Keseriusan Pemkab Jayapura dalam mengoptimalkan penataan wilayah Kabupaten Jayapura, beberapa aksi nyata telah dilakukan seperti, penyelenggaraan Focus Group Discoussion (FGD) untuk menyelesaikan perbatasan wilayahnya dengan beberap kabupaten lainnya di Papua.

Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dihadiri oleh Kabupaten Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan, dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Elvina Situmorang, dampingi Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, Kadis Lingkungam Hidup, Abdul Rahman Basri.

Asisten I Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Elvina Situmorang mengatakan, setelah adanya sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nantinya ada kesepakatan dengan kota maupun kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jayapura dalam menyelesaikannya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari akan terjadi permasalahan batas daerah yang bisa menimbulkan komplik atau keributan antar masyarakat yang dapat menimbulkan korban jiwa.

”Sekarang ini penyelesaian batas wilayah di Kabupaten Jayapura yang belum tuntas 100 persen adalah dengan Pemkab Yalimo. Ada salah satu Distrik yang bersinggungan dengan Kabupaten Jayapura sehingga dilakukan penyelesaian batasnya seperti wilayah Keerom, Pegunungan Bintang yang harus diselesaikan,” ujar Elvina Situmorang, Kamis (12/10/2023).

Elvira berharap setelah semua sepakat masalah batas wilayah itu, maka akan segera dibahas Raperda revisi tata ruang di Kabupaten Jayapura. Sebab pemerintah pusat penyelesaian batas wilayah ini diberi waktu sampai bulan Desember 2023 minggu kedua sesuai yang terjadwal yang ditetapkan.

“Kami berharap dengan tim kerja forum tata ruang Kabupaten Jayapura dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan agar jadwal penetapan yang telah ditetapkan pusat pada minggu kedua bulan Desember dapat terlaksana, sehingga tata ruang di Kabupaten Jayapura tahun depan sudah bisa digunakan dalam proses pembangunan,” ucap Elvira seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (13/10).