Diduga lakukan kampanye, Satgas P2MI Projo minta Benny Rhamdani mundur dari jabatan Kepala BP2MI

Elshinta.com - Ketua Bidang Hukum Satgas P2MI Projo Lois Carl Schranmm menilai Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Indonesia) Benny Rhamdani telah melakukan pelanggaran. Pasalnya, Benny yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Capres Ganjar Pranowo diduga melakukan kampanye saat melakukan pembekalan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Tindakan tindakan Benny Ramdani tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak bisa ditolelir lagi. Jadi kami meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Benny Ramdani karena seharusnya sebagai Ketua Badan Perlindungan Pekerja Indonesia dia harus bersikap netral," kata Lois Schranmm dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (10/11).

Untuk itu, Lois juga meminta kepada Benny Rhamdani untuk mundur sebagai Kepala BP2MI agar bisa fokus sebagai tim pemenangan capres/cawapres.

Sementara, sambung Lois, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tatang Razak mengatakan, dari data selama dua tahun terakhir, setidaknya ada 1.927 TKI asal Jawa Tengah yang bermasalah di berbagai negara.

"Jadi, Benny Rhamdani lebih baik mundur dari Kepala BP2MI ketimbang kampanye capres di pembekalan calon Pekerja Migran Indonesia," tutup Lois Carl Shranmm.

Diketahui, Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Ganjar mengapresiasi BP2MI yang mengirimkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas ke luar negeri di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Sementara Ketua BP2MI Benny Rhamdani di kesempatan yang sama menegaskan, kehadiran Ganjar Pranowo dalam acara pembekalan kepada calon PMI tidak ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai capres.

Dia mengatakan, bahwa kehadiran Ganjar murni untuk memberikan motivasi dan pembekalan kepada calon PMI. Benny menegaskan acara tersebut tak bermuatan politik.

"Pelepasan, pembekalan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua-ketua umum partai kemudian tokoh politik penting bangsa ini, pemerintah daerah, bupati, gubernur, menko pernah kita hadirkan," ujar Benny.

"Jadi tidak ada unsur politik dan jika bicara Pak Ganjar, kan semua bakal capres-cawapres belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Jadi tidak ada unsur politik," tutup Benny.