Pakar politik khawatirkan netralitas aparat jelang Pilpres 2024

Elshinta.com - Pengamat politik Hendri Satrio menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilihan Umum 2024, terutama mengingat salah satu kandidat Pilpres adalah anak dari Presiden yang sedang berkuasa.

"Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral," ujar Hendri Satrio dalam konferensi pers dan diskusi media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Sabtu (11/11/2023).

Dia menambahkan bahwa idealnya, Presiden Jokowi seharusnya meminta Prabowo untuk mencari calon wakil presiden lain selain Gibran, guna menjaga netralitasnya.

Pakar Politik yang juga merupakan pendiri lembaga survei politik Kedai Kopi, mengatakan bahwa pihak yang melakukan kecurangan biasanya adalah pihak yang lemah dan sadar akan kekalahan mereka.

"Melakukan kecurangan karena tahu dirinya akan kalah sehingga untuk mencapai kemenangan harus lewat jalan curang," kata Hensat sapaan akrab dari Hendri Santrio.

Menurutnya, jika ada pihak yang kuat namun takut akan kecurangan, itu bisa berarti mereka tidak menyadari kekuatan mereka sendiri atau tidak tahu cara menggunakannya. Hensat memberikan contoh kecurangan pemilu pada masa Orde Baru, di mana izin kampanye parpol dicabut oleh penguasa, yang menyebabkan teriakan protes dan ajakan golput.

Namun, untuk kondisi saat ini, Hensat tidak menyarankan masyarakat untuk golput, melainkan menggunakan hak pilih mereka untuk mencegah penguasa yang ingin berkuasa terus menerus menang dalam pemilu.

"Saya sarankan kampanye dengan menggunakan satu simbol warna yang mencerminkan bahwa rakyat tidak menginginkan adanya kecurangan dan pemilu dan pilpres 2024," ujar Hensat.

Hensat juga menekankan pentingnya gerakan massa menolak kecurangan pemilu, di mana kandidat capres dan cawapres yang dirugikan harus melibatkan masyarakat untuk bersuara lantang menolak kecurangan pemilu 2024.

Dia menjelaskan bahaya pemilu yang curang, yang menurutnya berlawanan dengan semangat reformasi untuk membatasi kekuasaan.

"Ini fenomena nepo baby, di mana anak-anak yang punya privilege mendapatkan akses tanpa melalui sebuah proses. Kondisi ini menurunkan semangat anak-anak muda yang sebetulnya berprestasi dan punya nilai juang proses dalam mencapai satu posisi," tutupnya.

TPN Ganjar-Mahfud Beri Respon Menohok Soal Netralitas Aparat

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menekankan pentingnya menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024, dengan fokus utama pada netralitas aparat.

Todung mengumumkan bahwa TPN Ganjar-Mahfud akan segera membuka pos pengaduan untuk menangani laporan-laporan terkait netralitas aparat.

"Kami akan segera membuka pos pengaduan dan akan mengirimkan laporan prioritas ke Kapolri," kata Todung.

Todung menegaskan pentingnya netralitas aparat dalam pemilu yang adil dan kredibel, Ia juga mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan agar menjaga netralitas dan integritas pemilu.

"Kami tidak mengancam, namun masyarakat tidak akan diam jika melihat adanya ketidaknetralan aparat negara," ujar Todung.

Menurutnya, ketidaknetralan aparat dapat menyebabkan pemilu cacat dan merusak legitimasi hasil pemenang pemilu. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemilu yang cacat dapat menyebabkan kemunduran bagi Indonesia.

"Rakyat punya memori, mereka akan ingat jika ada ketidakadilan dalam pemilu," tambah Todung.

Kekesalan Todung juga terlihat dari kondisi saat ini, di mana ia menyebutkan ada banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi. Salah satunya adalah pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD oleh apparat. Menurutnya, hal ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dan menunjukkan ketidaknetralan mereka.

"Kami sangat marah dan kecewa dengan banyaknya baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan oleh aparat, sementara baliho Prabowo-Gibran dibiarkan," ucapnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud itu mengingatkan semua pihak untuk tidak meremehkan reaksi dan respons masyarakat atas ketidaknetralan yang terjadi.

Berkaca dari pernyataan pakar politik Hendri Satrio dan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud menunjukan bahwa saat ini netralitas aparat Indonesia sedang tidak terjadi, hal ini ditunjukan dengan baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot dimana-mana.