Dana hibah Pilkada di Sukoharjo siap dicairkan sesuai NPHD
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menyepakati dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik bupati-wakil bupati dan gubernur - wakil gubernur 2024.

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menyepakati dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik bupati-wakil bupati dan gubernur - wakil gubernur 2024. Total dana yang dihibahkan mencapai Rp39,2 miliar dibagi untuk KPU setempat sebesar Rp29,2 miliar dan Bawaslu senilai Rp10 miliar. Nilai tersebut disepakati bersama oleh Pemkab, Bawaslu dan KPU dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pemilukada 2024.
Bupati Sukoharjo Etik Suryanti mengatakan, sebagaimana dalam pembahasan anggaran yang sebelumnya telah terlaksana antara ketiga lembaga. Sehingga besaran anggaran Pilkada ini telah menjadi kesepakatan bersama. Termasuk mekanisme penyaluran dana hibah dengan skema 40 persen dicairkan melalui Perubahan APBD 2023, sedangkan 60 persen dicairkan melalui APBD 2024.
Menurut Bupati, dari perhitungan tersebut KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menerima pencairan tahap pertama sebesar Rp11,7 miliar dan tahap kedua sebesar Rp17,5 miliar. Sementara, Bawaslu pada pencairan tahap pertama sebesar Rp4 miliar dan Rp6 miliar pada pencairan anggaran APBD 2024.
"Anggaran harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar Pilkada berjalan lancar," harap Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Senin (13/11).
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo menyampaikan, dana hibah yang diterima sesuai klausul kesepakatan untuk membiayai penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada sendiri berasal dari APBD provinsi Jawa Tengah dan APBD kabupaten. Didalamnya sudah termasuk honor penitia ad hoc sesuai dengan masa kontrak yang sudah ditandatangai. Hingga ada aturan baru terkait penngadaan panitia ad hoc untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden.
"Kita masih nunggu aturan soal pemilu dari KPU RI," kata dia.
Senada, Katua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki menambahkan, pencairan anggaran pilkada ini tinggal pelaksanaan. Secara umum anggaran pengawasan pada pemilu kali ini naik sekitar Rp2 miliar dibandingkan dengan dan pemilu sebelumnuya. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sendiri secara umum berbeda dengan pemilu sebelumnya lantaran pemilu kali ini dilaksanakan secara serentak.