Kemen PAN/RB percepat digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Elshinta.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN/RB) dalam hal ini Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kampus United in Diversity (UID) Bali.

Menurut Azwar Anas, salah satu tujuan kerjasama tersebut diantaranya untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. Setidaknya ada tiga hal aktual yang dapat segera ditindaklanjuti oleh UID dalam mendukung implementasi pemerintah digital.

Pertama, sebagai asesor eksternal dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elesktronik (SPBE). Kedua, dukungan strategis dalam perwujudan sembilan layanan SPBE prioritas sebagai upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang segera ditetapkan oleh Presiden.

Ketiga sebagai bagian Project Management Office (PMO) SPBE Nasional dalam sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga memadukan langkah dalam orkestrasi nasional.

Hal itu disampaikan Anas saat acara penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sekaligus perjanjian kerja sama Antara Kemen PAN/RB dengan UID Bali, Kampus Kura-Kura, Serangan, Kota Denpasar, Bali

“Kerja sama ini akan menghasilkan inovasi dan upaya kolaboratif dalam penguatan kapabilitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elesktronik (SPBE) Antara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kapasitas digitalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Abdullah Azwar Anas di Denpasar, Bali, Jumat (17/11).

Sementara itu, Kemenpan RB secara keseluruhan juga telah mengundang para praktisi dan ahli digital, serta bekerja sama dengan 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk penguatan penerapan SPBE.

Sementara itu dalam kesempatan ini, Ketua Yayasan UID Tantowi Yahya mengatakan bahwa pendekatan penguatan SPBE di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus masing-masing daerah.

“Pendekatan difokuskan pada upaya memastikan interoperabilitas antar-sistem, pengembangan portal pelayanan internal dan eksternal yang terintegrasi, serta penyediaan layanan data dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya,” kata Tantowi Yahya.

Ia menegaskan bahwa UID Bali berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi dan pengembangan SPBE.

“Kami percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan," terangnya.

“Kami akan segera menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Jumat (17/11).