Dugaan mobilisasi perangkat desa dukung capres/cawapres tertentu harus jadi perhatian Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tegas menyikapi deklarasi dugaan dukungan perangkat desa untuk salah satu pasangan capres cawapres. Hal itu berpotensi mendorong tidak netralnya perangkat desa pada Pemilu 2024.
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tegas menyikapi deklarasi dugaan dukungan perangkat desa untuk salah satu pasangan capres cawapres. Hal itu berpotensi mendorong tidak netralnya perangkat desa pada Pemilu 2024.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, mobilisasi dukungan politik perangkat desa terhadap kandidat capres-cawapres memperburuk dinamika Pemilu.
"Isu potensi dan indikasi tidak netralnya aparatur negara di Pemilu sangat kuat. Jika terus dibiarkan, hal ini berbahaya karena mencederai prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Julius.
Julius menekankan, KPU dan Bawaslu harus memastikan Pemilu berjalan demokratis serta mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas, rahasia.
"Dukungan perangkat desa terhadap Prabowo-Gibran ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya
Julius mengungkapkan, sesuai Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu disebut pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa serta anggota badan permusyawaratan desa.
"UU Pemilu dan UU Pemerintahan Desa jelas dan tegas melarang perangkat desa dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan Pemilu," katanya.
Keterlibatan perangkat desa berpotensi mendorong polarisasi politik yang mengancam kohesi sosial masyarakat desa.
Untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu di semua tingkatan diminta menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengawasi dan mencegah potensi penggunaan sumber daya dan aparatur negara di semua level untuk kepentingan politik praktis.
Sementara, calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka siap menerima teguran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) usai menghadiri acara Silaturahmi Desa Bersatu di Jakarta, Minggu (19/11).
Saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/11/2023), Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan hanya datang sebagai undangan.
"Dan saya datang pas mau selesai," katanya.
Meski demikian, ia akan menerima jika ada teguran dari Bawaslu usai menghadiri acara tersebut.
"Nanti kalau ada teguran kami terima tegurannya. Yang jelas kami datang sebagai undangan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dihadiri oleh ribuan perangkat desa di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Pemanggilan tersebut untuk menilai apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Gibran menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa tersebut.
Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Annas mengatakan Silaturahmi Nasional Desa Bersatu adalah kegiatan rutin tahunan dan tahun ini dihadiri ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa.
"Kami menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kami juga sebenarnya mengundang Bapak Prabowo. Kami juga sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh capres," katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat mengakomodasi aspirasi dari perangkat dan masyarakat desa.
Seperti diketahui, sejumlah organisasi yang menaungi aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan bertajuk 'Silaturahmi Nasional Desa 2023' di Indonesia Arena, yang dihadiri calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, tetapi peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
