Pemkab Langkat targetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrim nol persen

Elshinta.com - Plt Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bertempat di ruang pola bawah kantor Bupati Langkat, Senin (4/12).

Kepala Bappeda Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung menyampaikan, latar belakang kegiatan ini untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Langkat telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Langkat. Dimana menjadi target nol persen pada tahun 2024, ini sesuai dengan Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten.

Untuk pelaksanaannya dimana strategi tersebut terdapatnya kantong-kantong kemiskinan kemudian dengan strategi peningkatan data sasaran perencanaan penganggaran integrasi program kegiatan dan melibatkan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral. Untuk dasar hukum pelaksanaan dengan adanya instruksi Presiden, Gubernur Sumatera Utara seta Keputusan Bupati Langkat tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Sekda Kabupaten Langkat Amril mengatakan, rapat koordinasi disini bersama-sama tentunya berbicara tentang kepentingan umat di Kabupaten Langkat terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Langkat. Sehingga capaian itu pemerintah pusat memberikan insentif kepada 99 kabupaten/kota. Langkat salah satunya, terima kasih kepada tim sekretariat yang suda bekerja.

"Kita bedah sedikit dengan jumlah penduduk Kabupaten Langkat yang berjumlah 1 juta lebih kita mendapatkan dengan capaian kita 9,4 persen masih banyak lagi penduduk kita yang masih berada di garis kemismiskin," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (5/12).

"Maka dari itu saya berharap peran kepala desa dan lurah untuk segera memberikan data kepada tim untuk di verifikasi dan validasi jumlah kemiskinan yang ada di desa, dan saya harap juga kepada kepala desa agar memikirkan pengunaan anggaran desa untuk memikirkan penanganan kemiskinan ekstrim di desa masing-masing. Seperti yang sama kita ketahui bersama banyak anggaran desa hanya untuk pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Plt. Bupati Langkat Syah Afandin menjelaskan, pengurangan peningkatan kemiskinan ekstrim di Langkat masih belum sempurna seperti apa yang diinginkan, walaupun dari pusat kita mendapatkan insentif sudah mencapai angka penurunan penanganan kemiskinan ekstrim.

"Semua ini salah saya selaku ketua tim, kedepannya saya berharap kepada desa-desa harus segera memberikan data-data agar di verifikasi dan di validasi oleh tim demi memperbaiki serta mengatasi kemiskinan ekstrim di Langkat. Mengatasi kemiskinan ekstrim, kita tidak hanya memikirkan apa yang harus mereka makan saja namun kita harus memikirkan apa kebutuhan mereka sehingga bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri," katanya.

Seperti contoh di kecamatan yang daerah pesisir kita tidak bisa memberikan bantuan hanya sekarung beras namun kita harus bersama memikirkan bagaimana daerah pesisir dengan mayoritas nelayan. Namun dia akan mencari ikan tidak memiliki sampan (perahu) jadi itu yang harus kita pikirkan, atau pun bagi masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrim bagai mana pemerintah memberikan bantuan modal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan. "Sebentar lagi masa jabatan saya habis, jadi harus ada yang saya buat diakhir masa jabatan saya," katanya.

"Ini bukan tangung jawab kita antara kita dan pemerintah namun tanggung jawab yang sangat besar dan harus di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT apa yang sudah kita lakukan sebagai pemimpin," pungkasnya.