Dugaan intimidasi Butet, Kompolnas turun tangan

Elshinta.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), ikut menyelidiki dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor. Butet mengaku mendapat intimidasi dari polisi saat akan menggelar pertunjukan teater "Musuh Bebuyutan" di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Putra budayawan Bagong Kussudiardja itu diminta menandatangani surat pernyataan oleh polisi agar tidak menyinggung isu politik selama pertunjukan berlangsung. "Itu persyaratan administrasi sebelumnya tidak pernah ada sejak reformasi 1998. Hanya orde baru saja seperti itu,” kata Butet kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim mengatakan pihaknya masih menelusuri dugaan intimidasi yang menimpa Butet Kartaredjasa dan Agus Noor.

Menurut Yusuf, jika mengacu pada aturan teknis, kegiatan di TIM adalah pertunjukkan teater berbayar, yang pengajuan izin dan tata cara pengawasannya diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2017.

PP tersebut mengatur rezim perizinan untuk kegiatan keramaian umum seperti pertunjukkan teater di TIM, dan rezim pemberitahuan untuk kegiatan politik.

Yusuf menduga, terjadi miskomunikasi yang membuat Butet merasa terintimidasi. "Barangkali polisi ingin memastikan, pertunjukkan ini kegiatan politik atau bukan," katanya.

Tapi yang jadi masalah, mengapa Butet sebagai penampil yang diminta menandatangani surat pernyataan.

"Permintaan tandatangan kepada kang butet, posisinya apa? sementara penyelenggara yang mengajukan izin ke polisi," tanya Yusuf mengakhiri.

Sebelumnya Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Marco Kusumawijaya menyebut intimidasi yang dialami Butet adalah bukti kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Ini termasuk melawan demokrasi. Ini belum pernah terjadi sejak reformasi. Jadi kemunduran yang luar biasa," ujar Marco yang juga seniman, di Jakarta, belum lama ini.

Marco menduga tekanan terhadap Butet, dilatarbelakangi sikap politiknya yang kini berbalik mengkritik Jokowi.

"Mungkin dikhawatirkan pentas dia akan terlalu kritik rezim. Tapi apa mau dikata kecuali bahwa ini adalah pelanggaran, apalagi pelanggaran hak ekspresi di dalam bidang kesenian itu adalah benteng suci terakhir yang harus kita pertahankan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihak kepolisian memang selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di TIM, termasuk acara yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden di TIM.

"Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman," katanya.

Selain itu Susatyo juga memastikan, terhadap setiap aktor maupun materi acara tidak pernah ada campur tangan dari kepolisian.

"Personel yang dikerahkan untuk pengamanan hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, dengan satpam terkait pengamanan dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan," katanya.

Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana menambahkan perizinan acara yang melibatkan banyak orang memang harus melalui kepolisian sesuai PP No 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

"Karena itu pada 8 November 2023, Kayan menyampaikan permohonan izin proposal kegiatan berupa tontonan umum yang akan dilaksanakan di TIM pada 1 dan 2 Desember," katanya.

Perizinan itu, kata Wadir, juga telah selesai pada 13 November 2023 dan sudah diberitahukan kepada PT Kayan.

Sementara itu, penyelenggara pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan pada 1-2 Desember 2023 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, PT Kayan Production membantah ada intimidasi polisi saat agenda itu berlangsung.

Sebagaimana dikutip dari Antara, Sekretariat PT Kayan Production Indah menjelaskan tidak ada intervensi kepolisian terkait pementasan teater yang dilakoni Butet Kartaredjasa itu.

"Hanya mau menyampaikan saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut," kata Indah.

Kejadian Berulang

Sebelum kasus Butet mencuat, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono juga pernah mengeluhkan jerat hukum terhadap dirinya, gara-gara mengingatkan soal netralitas aparat dalam Pemilu 2024.

Aiman heran, ada enam pihak yang melaporkannya dalam waktu berdekatan ke Polda Metro Jaya. Padahal kritik yang ia unggah melalui akun media sosial pribadinya, adalah hak dan kewajiban warga negara untuk menjaga demokrasi agar berjalan transparan.

Tak cuma mempertanyakan kepentingan pelapor, Aiman juga merasakan kejanggalan dalam penanganan kasusnya. Seperti surat panggilan klarifikasi yang dikirim jelang tengah malam sekitar pukul 23.50 WIB. "Jelas itu jam menurut saya tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu," keluh Aiman.

Kekhawatiran tentang keberpihakan aparat, berujung pada wacana pembentukan panitia kerja khusus. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan Panja Netralitas Polri untuk Pemilu 2024. Trimedya merujuk pada langkah Komisi I DPR yang sudah lebih dahulu membentuk Panja Netralitas TNI.

"Kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Pacul), kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri," kata Trimedya dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/11).

Dengan begitu, ketua Panja bisa menugaskan anggotanya untuk mengawasi kinerja kepolisian di daerah pemilihan masing-masing. "Sehingga ketua bisa memberikan surat pada Trimedya, awasi Polri di Sumatera Utara!," harapnya.