Prabowo: Upah Minimum Regional tak akan ada lagi dan melanjutkan strategi hilirisasi yang dilakukan Jokowi

Elshinta.com - Calon Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perhatian terhadap rendahnya upah yang diterima oleh rakyat.

Menurutnya, rakyat merasa jenuh karena terus-menerus menerima upah yang minim, dan menyebut bahwa Indonesia tidak ingin diidentifikasi sebagai negara dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang rendah.

Upah minimum di Indonesia adalah topik yang terus menjadi perbincangan yang penting dalam konteks ekonomi dan sosial.

Fenomena ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari sebagian besar pekerja di negara ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu upah minimum sering kali menjadi sorotan utama karena dampaknya yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Upah minimum regional (UMR) adalah standar yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan besaran upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja dalam suatu wilayah tertentu di Indonesia.

Meskipun UMR ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan hidup yang layak bagi pekerja, banyak pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa besaran UMR masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Penduduk Indonesia merasa lelah karena terus-menerus mendapatkan upah yang minim. Konsep Upah Minimum Regional (UMR) harus diluruskan. Bangsa Indonesia tidak ingin disebut sebagai bangsa dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang rendah," ujarnya saat perayaan HUT ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Stadion Jatidiri, Semarang, yang disiarkan melalui YouTube PSI pada Sabtu (9/12/2023).

Dia mengatakan bahwa Indonesia harus sejajar dengan negara-negara maju. Meskipun banyak yang meragukan, Prabowo percaya bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal itu.

"Kita ingin Indonesia menjadi negara yang sebanding dengan negara-negara maju. Saya sering mendengar pertanyaan apakah kita mampu. Sebagian orang menyerah sebelum bertarung. Saya berkata, ya, kita bisa. Indonesia memiliki kemampuan dan akan berhasil," ujarnya dengan tegas.

Saat itu, Prabowo, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, membicarakan aspirasinya terkait produksi alat transportasi dan barang elektronik di dalam negeri. Dia juga menegaskan urgensi untuk melanjutkan program pengembangan industri hulu.

Melalui konsep hilirisasi, Indonesia akan mengolah sumber daya alamnya sebelum diekspor ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menghindari penjualan sumber daya alam Indonesia dengan harga murah kepada negara lain.

"Segala sumber daya alam yang kita miliki harus diolah di dalam negeri. Kita berkeinginan untuk menjadi negara yang mampu memproduksi mobil, sepeda motor, pesawat terbang, kapal, kereta api, televisi, dan berbagai produk lainnya di Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Semua pabriknya harus berada di Indonesia," tambahnya.

Dia menegaskan keinginannya untuk melanjutkan sebagian besar program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, program-program yang terbukti efektif akan dilanjutkan, sementara yang membutuhkan perbaikan akan diperbaiki.

Prabowo mengutamakan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu prioritasnya. Menurutnya, penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang memadai, dan salah satu upayanya adalah melalui program distribusi susu secara gratis.

"Anak-anak Indonesia perlu konsumsi susu agar menjadi lebih kuat. Saya ingin semua anak di Indonesia mampu bekerja dengan baik dan mendapat pendidikan yang berkualitas," katanya. (Dd)